POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Suasana panas mewarnai Polewali Mandar, Sulawesi Barat, saat puluhan aktivis yang tergabung dalam Aliansi Anti Korupsi Sulawesi Barat (AKSI SULBAR) menggelar unjuk rasa damai di dua titik vital, yakni Kantor Bupati dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, Rabu (7/5/25).
Aksi ini menjadi sorotan tajam publik karena menyoroti dugaan praktik korupsi bernilai fantastis yang menyeret sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Polman.
Dengan mengusung sejumlah tuntutan, massa mendesak penegakan hukum yang tegas dan transparan.
Unjuk rasa yang dipimpin Irfan sebagai koordinator dan Andri sebagai jenderal lapangan tersebut menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lambannya respons Pemkab dan Kejari atas laporan-laporan yang telah dilayangkan sebelumnya.
Dalam orasinya, Irfan menyampaikan enam tuntutan utama kepada Bupati Polman H. Samsul Mahmud dan Kejari Polman, antara lain:
- Evaluasi dan pencopotan Kepala Dinas Kesehatan terkait dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp196 miliar, termasuk dana PBI JKN, alat antropometri, hingga proyek PLTS Puskesmas.
- Pemeriksaan Direktur RS Pratama Wonomulyo atas SILPA Rp1,3 miliar dan alokasi anggaran Rp20 miliar tahun 2024.
- Pencopotan Kadis DP2KB-P3A atas dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp9 miliar.
- Penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi UTD PMI Polman periode 2019–2023.
- Pengusutan dana stunting Rp127 miliar yang tersebar di 10 OPD kabupaten polewali mandar
- Pertemuan terbuka dengan Kabag Keuangan untuk membahas selisih anggaran tahun 2022–2024.
Setelah menyampaikan tuntutan di Kantor Bupati, massa bergerak ke Kantor Kejari Polman. Di sana, mereka kembali menekankan agar lembaga penegak hukum tidak tinggal diam.
Dalam dialog terbuka dengan massa, Kasi Intel Kejari Polman Febrianto Patulak mengaku masih menunggu data resmi dari para pelapor.
Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Irfan yang mengaku telah menyerahkan seluruh data, termasuk dokumentasi dan tanda terima.
Aksi ini menjadi sorotan tajam publik karena menyoroti dugaan praktik korupsi bernilai fantastis yang menyeret sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemkab Polman
“Kami punya data antropometri, UTD PMI, SILPA RS Pratama, bahkan tanda terimanya! Ini bukan saatnya lagi berdalih. Sudah waktunya bertindak!” tegas Irfan dalam orasinya.
Tensi meningkat ketika Irfan menantang Kejari agar menjamin keseriusan dalam menindaklanjuti laporan yang sudah diserahkan.
Ia menyebutkan anggaran lain yang juga patut diaudit, seperti dana makan-minum DPRD Polman sebesar Rp1,4 miliar (2023) dan Rp1,2 miliar (2024).
Menanggapi tantangan tersebut, Febrianto menyatakan komitmennya sebagai mantan jaksa Tipikor untuk menelaah seluruh dokumen yang masuk dan memastikan penanganannya sesuai prosedur.
“Kalau datanya lengkap, kami akan periksa. Tapi semua harus berdasar, bukan asumsi,” ujarnya.
Meski berlangsung tertib, aksi ini memberi tekanan kuat kepada pemerintah dan aparat hukum.
Irfan memperingatkan bahwa jika tidak ada tindakan konkret dalam waktu dekat, gelombang demonstrasi selanjutnya akan lebih besar.
Aksi AKSI SULBAR ini menjadi alarm keras bagi Pemkab dan Kejari Polman. Publik kini menanti langkah nyata dalam mengungkap dugaan korupsi yang telah mencoreng wajah birokrasi dan menggerogoti keuangan daerah.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
