POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Kamis, 24 April 2025 menjadi hari panas di jantung Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Puluhan massa dari Gabungan Aktivis Antikorupsi Polman (GAAK-PM) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di dua titik strategis: Kantor Bupati dan Kantor Kejaksaan Negeri Polewali Mandar.
Tuntutan mereka jelas—bongkar dugaan skandal korupsi yang diduga telah menggerogoti dana APBD senilai Rp1,6 triliun T.A 2023.
Koordinator aksi, Zubair, memimpin orasi dengan lantang. Dalam tuntutannya, ia mendesak Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, segera memerintahkan audit menyeluruh terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Mereka menuduh telah terjadi pembusukan sistemik di berbagai OPD, menyebut korupsi sebagai warisan dari rezim sebelumnya dan menjadi budaya di polewali mandar.
"Korupsi telah menggurita! Ini bukan sekadar dugaan, ini adalah kenyataan pahit masyarakat Polewali Mandar, menyengsarakan rakyat dan ASN, di mana tunjangan kinerja belum dibayarkan sementara sudah di anggarkan di APBD namun sampai hari ini ASN dipolman belum menikmati " seru Zubair di tengah riuhnya demonstran.
Selain GAAK-PM, aksi juga didukung oleh Jaringan Oposisi Loyal yang dipimpin oleh aktivis vokal, Lasuardi. Keduanya menyatukan suara dalam sorotan terhadap sederet kasus yang mencengangkan:
- Dugaan korupsi di KONI Polman
- Penyelewengan dana pendidikan nonformal (Paket C)
- Skandal Bagian Umum Setda
- Dana hibah PMI
- Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK)
- Dana insentif fiskal (DIF) di Tarkim dan Dinas Pertanian
- Dana Stunting senilai Rp127 miliar di 10 OPD
- Masalah iuran BPJS dan utang daerah
Zubair juga mengecam keras isi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Polman tahun 2023–2024 yang dinilai normatif, manipulatif, dan tidak merepresentasikan kondisi riil.
Ia bahkan meminta agar Bupati membatalkan tanda tangan di LKPJ 2024 karena dinilai menyesatkan.
"Silpa Rp170 miliar tahun 2023 itu awal dari kebohongan utang daerah! Bupati harus bertanggung jawab, evaluasi OPD bermasalah, dan laporkan ke APH jika ada indikasi korupsi," tegasnya.
Aksi ini akhirnya direspons oleh jajaran Pemkab. Massa diterima oleh Dr. Gusnia Hasan Sulur mewakili Bupati, bersama Inspektur H. Arifin Yambas dan Kabag Keuangan Munawir.
Dalam pernyataannya, Gusnia mengapresiasi kritik publik dan berjanji akan menindaklanjuti laporan serta desakan masyarakat.
“Bupati tidak hadir karena sedang bertugas di Mamuju. Sementara Sekda dan Wakil Bupati tengah memenuhi undangan dari kementerian,” jelas Gusnia, mencoba meredakan ketegangan.
Ia juga mengakui bahwa kondisi keuangan Pemda 2023-2024 memang sedang tidak stabil, dan menyebut beberapa temuan telah diproses oleh inspektorat dan dilanjutkan ke aparat penegak hukum.
Demo ini bukan hanya letupan emosional sesaat. Ini adalah sinyal keras dari masyarakat bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tidak bisa ditawar.
Sorotan tajam terhadap LKPJ, tuntutan evaluasi OPD, dan seruan audit menyeluruh menandai babak baru dalam pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Apakah desakan ini cukup kuat untuk mengguncang tembok kekuasaan dan membongkar dugaan sindikat korupsi di tubuh Pemkab Polewali Mandar? Ataukah ini akan menjadi bagian dari siklus panjang pengabaian terhadap aspirasi rakyat?
Satu hal pasti—publik Polewali Mandar tidak akan diam.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
