DPRD Soroti Penyempitan Drainase Penyebab Banjir di Darma hingga Turun Langsung Tinjau Lokasi

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polewali Mandar bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) meninjau kondisi drainase di Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Jumat (8/5/2026), menyusul keluhan warga terkait banjir dan genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras.

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar Amiruddin bersama Ketua Komisi III Sarinah dan sejumlah anggota komisi lainnya, yakni Bunga Ranna, Hj. Lisda, serta Tanda. Rombongan turut didampingi Kepala Dinas PUPR Polewali Mandar Husain Ismail.

Baca Juga

HMI Soroti Proyek Drainase dan Plat Duiker Rp2,5 Miliar yang Dinilai Belum Efektif

Dalam peninjauan itu, rombongan berdialog langsung dengan warga, kepala lingkungan, dan pemerintah kelurahan guna mendengar persoalan yang selama ini memicu luapan air di kawasan permukiman.

Dari hasil pemantauan di lapangan, ditemukan sejumlah titik saluran air mengalami penyempitan akibat perkembangan permukiman warga. Bahkan, sebagian bangunan disebut berdiri hingga mendekati badan sungai sehingga mengurangi kapasitas aliran air.

Wakil Ketua DPRD Polewali Mandar, Amiruddin, mengatakan pengerukan drainase akan segera dilakukan untuk mengurangi risiko banjir saat musim hujan.

Baca Juga

Gerak Cepat Brimob Polman Bantu Warga Terdampak Banjir Water Cannon Dikerahkan Bersihkan Lumpur

“Dalam waktu dekat alat berat akan diturunkan untuk melakukan normalisasi dan pendalaman drainase,” kata Amiruddin.

Selain pengerukan, pihak DPRD juga mempertimbangkan penataan pohon di sepanjang jalur drainase. Sejumlah pohon yang akarnya merusak badan jalan direncanakan diganti dengan jenis tanaman yang lebih aman.

Amiruddin juga menyoroti banyaknya drainase yang ditutup permanen oleh warga. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab aliran air tidak berjalan optimal.

Baca Juga

Diduga Terseret Banjir, Polsek.Tinambung Evakuasi Mayat Langsia

Karena itu, DPRD berencana mengusulkan regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur larangan penutupan drainase secara permanen.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Polewali Mandar, Husain Ismail, menjelaskan persoalan genangan air di wilayah perkotaan dipicu oleh sistem drainase yang belum saling terhubung dengan baik.

“Jaringan drainase kita belum sepenuhnya terintegrasi. Ketika curah hujan tinggi, air akhirnya meluap di beberapa titik,” ujarnya.

Baca Juga

Memperihatinkan, Warga Korban Banjir Protes Bantuan Tak Merata dan Hanya Dapat Air Mineral Saja

Ia menerangkan, saat ini terdapat dua jalur utama pembuangan air, yakni menuju laut dan sungai. Namun, jalur ke arah laut mengalami kendala karena ukuran gorong-gorong di jalan nasional dinilai terlalu sempit dibanding debit air yang melintas.

Untuk mengatasi persoalan itu, Dinas PUPR bersama Komisi III DPRD berencana kembali berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional agar dilakukan pelebaran saluran atau pembangunan box culvert baru.

Sedangkan jalur pembuangan menuju sungai akan difokuskan ke Sungai Kanang dan Sungai Kunti melalui program penanganan tahun anggaran berjalan.

Baca Juga

Pasca Banjir, Tim Tanggap Bencana Bergerak Bantu Warga Berdampak Termasuk Penyaluran Air Bersih

Husain menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga instansi terkait seperti Damkar dan lingkungan hidup untuk melakukan penanganan bersama terhadap sedimentasi dan penyumbatan saluran.

Menurut Husain, perubahan tata guna lahan di wilayah hulu turut menjadi faktor utama meningkatnya debit air yang masuk ke kawasan perkotaan.

“Daerah hulu yang sebelumnya kawasan hutan kini banyak berubah menjadi perkebunan, sehingga daya serap air berkurang. Akibatnya limpahan air langsung turun ke wilayah kota dan menyebabkan banjir,” jelasnya.

Editor : Huzair.zainal