Ketua DPRD Polman: Retret Nasional Perkuat Sinkronisasi Pusat dan Daerah
MAGELANG, iNewsPolman.id – Momentum strategis terjadi di Akademi Militer Magelang. Para pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia berkumpul dalam satu forum penting untuk menyatukan arah, memperkuat sinergi, dan memastikan pembangunan berjalan selaras dari pusat hingga daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Fahri Fadly, ambil bagian dalam kegiatan retret nasional yang diikuti oleh Ketua DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama empat hari, mulai 15 hingga 19 April 2026.
Retret tersebut menjadi wadah strategis dalam menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan unsur legislatif daerah, khususnya dalam mendukung arah kebijakan pembangunan nasional agar lebih terintegrasi dan efektif.
Fahri Fadly menilai, kegiatan ini memiliki nilai penting dalam memperkuat koordinasi lintas level pemerintahan. Menurutnya, sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah menjadi kunci agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Retret ini menjadi ruang penting untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan DPRD di daerah. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Fahri, Rabu (15/4/2026).
Selain memperkuat kesamaan perspektif, forum ini juga membuka peluang diskusi konstruktif antar pimpinan DPRD dari berbagai daerah. Para peserta dapat saling bertukar pengalaman, strategi, serta solusi atas tantangan pembangunan yang dihadapi di wilayah masing-masing.
Fahri menambahkan, hasil dari retret ini tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi akan ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan nyata di daerah.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti hasil retret ini di Polewali Mandar, agar setiap kebijakan daerah tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional,” tegasnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat dan daerah. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Peran DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah menjadi semakin krusial. Fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan harus dijalankan secara optimal dan profesional agar setiap kebijakan publik benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Editor : Huzair.zainal