Pansus LKPJ DPRD Polman Kritik Target OPD yang Dinilai Terlalu Rendah

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id— Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kabupaten Polewali Mandar menggelar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Kamis (30/4/2026).

Dalam forum tersebut, Pansus menyoroti sejumlah persoalan penting yang disampaikan para kepala OPD, terutama terkait rendahnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian daerah serta keakuratan data yang disajikan dalam laporan.

Baca Juga

DPRD Soroti TPST Paku Tak Kunjung Beroperasi meski Sudah Diuji Coba, Penanganan Sampah Tak Maksimal

Dari hasil pembahasan terungkap bahwa kondisi UMKM di lapangan masih didominasi oleh usaha yang hanya bertahan tanpa mengalami perkembangan yang signifikan. 

Banyak pelaku UMKM dinilai belum mampu bertransformasi menjadi usaha yang produktif dan menghasilkan keuntungan yang berdampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Rapat dengar pendapat (RDP) tersebut dipimpin Ketua Pansus, Ilham Djalil, bersama lima anggota pansus lainnya. Ilham menilai kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah.

Baca Juga

Ketua DPRD Polman: Retret Nasional Perkuat Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Ia menegaskan perlunya strategi pembinaan yang lebih konkret, terarah, dan berkelanjutan agar UMKM tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mampu berkembang dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain itu, Pansus DPRD juga mempertanyakan dasar penetapan target OPD dalam LKPJ 2025. Menurut Ilham, pihaknya meminta penjelasan terkait parameter yang digunakan dalam menyusun target tersebut agar target yang ditetapkan benar-benar realistis dan berbasis pada data yang valid.

“Jangan sampai target disusun terlalu rendah sehingga mudah dicapai, tetapi tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya. Capaian mungkin terlihat maksimal, tetapi output dan outcome-nya tidak mampu terukur dengan baik. Bisa saja target tercapai karena memang targetnya sejak awal rendah,” ungkap Ilham.

Baca Juga

DPRD Polewali Mandar Desak Perencanaan Pembangunan 2027 Berbasis Kebutuhan Riil Masyarakat

Pemaparan dari OPD yang hadir pun menjadi bahan evaluasi lanjutan. Pansus menilai masih diperlukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian antara laporan yang disampaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Sebagai tindak lanjut, Pansus DPRD akan menggelar rapat internal guna meramu hasil konsultasi dan menguji kembali validitas data dalam LKPJ 2025.

“Hasil pembahasan ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi DPRD kepada pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas kinerja serta mendorong penguatan sektor UMKM,” tambah Ilham.

Baca Juga

Cegah Penimbunan, DPRD Polman Minta SPBU Batasi Pengisian Jeriken dan Utamakan Kendaraan Umum

Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran seluruh anggota pansus dalam setiap pembahasan LKPJ agar proses evaluasi berjalan lebih maksimal dan memiliki daya tawar yang kuat.

Diketahui, jumlah anggota pansus mencapai sekitar 15 orang, namun dalam pembahasan kali ini hanya sebagian yang hadir mengikuti forum tersebut. Menurutnya, kehadiran penuh anggota pansus sangat penting agar pembahasan lebih komprehensif dan hasil evaluasi semakin kuat.

Editor : Huzair.zainal