Soroti MBG di Polman, Ketum APPMBGI Tekankan Pengawasan dan Dampak Lingkungan

POLEWALI MANDAR,iNewsPolman.id — Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah kembali menuai sorotan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makanan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Dr. Abdul Rivai Ras, memberikan peringatan tegas terkait masih lemahnya sistem pengawasan serta minimnya pelibatan publik dan pemangku kepentingan dalam tata kelola program tersebut.

Peringatan itu dinilai relevan dengan berbagai persoalan MBG yang mencuat di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, khususnya menyangkut kualitas penyajian makanan hingga pengelolaan limbah sisa produksi yang dinilai belum tertangani secara optimal.

Abdul Rivai Ras menegaskan, kompleksitas pelaksanaan MBG yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia menuntut sistem pengawasan yang kuat, berlapis, dan melibatkan banyak pihak. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pengawasan masih belum berjalan maksimal.

“MBG bukan sekadar distribusi makanan. Kualitas penyajian, pemenuhan standar gizi, hingga dampak lingkungan seperti limbah dapur harus menjadi perhatian serius. Tanpa pengawasan yang memadai, tujuan program berpotensi melenceng,” ujarnya.

Ia juga menilai Badan Gizi Nasional (BGN), dengan instrumen yang dimiliki saat ini, belum sepenuhnya terkonsolidasi untuk memastikan konsistensi kualitas makanan sehat dan pemenuhan standar gizi, terutama di daerah. Tingginya kompleksitas pelaksanaan MBG, kata dia, menuntut keterlibatan unsur non-pemerintah secara lebih aktif.

Dalam konteks tersebut, APPMBGI dinilai sebagai elemen strategis yang dapat berperan dalam pengawasan dan advokasi pelaksanaan MBG melalui jaringan Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Pelibatan asosiasi, pelaku usaha, pengelola dapur, serta masyarakat adalah kunci. APPMBGI siap menjadi mitra kritis, bukan sekadar pelengkap, untuk memastikan MBG berjalan sesuai standar,” tegasnya.

Di Polewali Mandar, isu kualitas penyajian makanan dan pengelolaan limbah MBG menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Tanpa evaluasi terbuka dan pengawasan partisipatif, program yang bertujuan meningkatkan gizi masyarakat berpotensi memunculkan persoalan baru, baik dari sisi kesehatan maupun lingkungan.

APPMBGI pun mendorong pemerintah daerah, pengelola dapur, serta masyarakat sipil membuka ruang pengawasan bersama demi menjaga kualitas, keberlanjutan, dan marwah Program Makanan Bergizi Gratis.

Editor : Huzair.zainal