POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id – Pernyataan resmi terkait kondisi bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar kembali menuai sorotan. Di tengah klaim pasokan aman, masyarakat justru masih dihadapkan pada antrean panjang di sejumlah SPBU hingga lonjakan harga BBM di tingkat pengecer.
Perwakilan Pertamina Sales Branch Manager (SBM) Fuel wilayah Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba, menyampaikan bahwa distribusi BBM ke wilayah Polewali Mandar terus berjalan normal. Pasokan disebut rutin disuplai setiap hari melalui Depot Parepare, sehingga kondisi dinilai dalam kategori aman.
Namun, pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan. Aliansi Pemuda Pelajar Mahasiswa (APPM) Polman Kota Parepare menilai kelangkaan BBM masih terjadi. Antrean kendaraan terlihat mengular, sementara harga BBM eceran dilaporkan melonjak hingga mencapai Rp30.000 per liter.
APPM menegaskan bahwa indikator “aman” tidak cukup hanya dilihat dari sisi distribusi atau ketersediaan stok. Ukuran utama, menurut mereka, adalah kemudahan masyarakat memperoleh BBM dengan harga normal tanpa harus mengantre dalam waktu lama.
Ketua Umum APPM Polman Kota Parepare, Muhammad Amin Hasman Kausu, mengkritik keras pernyataan tersebut. Ia menilai klaim kondisi aman justru berpotensi menyesatkan persepsi publik, karena tidak mencerminkan realitas yang dialami masyarakat sehari-hari.
“Fakta di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM. Antrean panjang masih terjadi dan harga di pengecer melonjak tinggi,” ujarnya. Rabu (1/4/2026)
Ia juga menyoroti inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan oleh pihak terkait. Menurutnya, sidak tersebut terkesan hanya formalitas dan belum menyentuh akar persoalan distribusi BBM. APPM menilai pengawasan seharusnya dilakukan secara serius, menyeluruh, dan berkelanjutan.
Lebih jauh, APPM menilai lambannya penanganan persoalan ini mencerminkan lemahnya koordinasi serta pengawasan distribusi BBM di daerah. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat kecil yang terpaksa membeli BBM dengan harga tinggi demi mempertahankan aktivitas ekonomi mereka.
Lonjakan harga di tingkat pengecer, lanjutnya, menjadi indikator kuat adanya ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Dalam kondisi tersebut, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan karena harus menanggung beban biaya yang semakin besar.
APPM Polman Kota Parepare mendesak Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar bersama pihak terkait untuk segera mengambil langkah konkret. Mereka meminta penambahan pasokan, pengawasan distribusi yang lebih ketat, serta penindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan di lapangan.
APPM juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Menurut mereka, pemerintah perlu menyampaikan kondisi riil secara jujur agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Situasi ini dinilai tidak bisa dianggap normal. Krisis BBM di Polewali Mandar tidak hanya menyangkut ketersediaan energi, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem distribusi. Jika tidak segera ditangani secara serius dan transparan, dampaknya dikhawatirkan akan meluas terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
