POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id – Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) di Polewali Mandar kian memanas. Di tengah antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, masyarakat justru dihadapkan pada kenyataan pahit: BBM eceran menghilang total dari pasaran.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan stok BBM di SPBU sebenarnya masih tersedia. Namun, antrean kendaraan terus mengular tanpa kepastian. Ironisnya, distribusi ke tingkat pengecer terhenti secara serentak, memicu keresahan luas di tengah masyarakat.
Kondisi ini mendapat sorotan tajam dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman. Mereka menilai fenomena tersebut sebagai anomali distribusi yang patut dicurigai dan tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Pengurus HMI Cabang Polman, Iqbal, menegaskan bahwa hilangnya BBM di tingkat eceran menunjukkan adanya indikasi gangguan dalam rantai distribusi. Menurutnya, jika suplai di SPBU masih tersedia namun tidak menjangkau pedagang kecil, maka perlu dipertanyakan ke mana arah penyaluran kuota BBM tersebut.
Ia juga mengungkapkan dugaan adanya praktik penahanan stok atau penyimpangan distribusi oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi, terutama di tengah isu kenaikan harga BBM. “Ini bukan sekadar kelangkaan biasa. Ada potensi permainan distribusi yang harus diusut,” tegasnya.
Lebih jauh, HMI menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Minimnya kontrol di titik distribusi—mulai dari depo hingga penyaluran ke masyarakat—dinilai membuka celah terjadinya penimbunan ilegal.
“Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kelangkaan, tetapi juga berpotensi melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM,” tambah Iqbal. Selasa (31/3/2024)
Sebagai langkah konkret, HMI Cabang Polman mendesak pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk segera bertindak dalam waktu 1x24 jam. Mereka meminta dilakukannya audit terbuka terhadap data pengiriman BBM ke seluruh SPBU di wilayah tersebut guna memastikan transparansi dan akurasi distribusi.
Selain itu, aparat penegak hukum diminta turun langsung menelusuri lokasi-lokasi yang dicurigai sebagai tempat penimbunan BBM ilegal, termasuk gudang tersembunyi maupun tangki modifikasi yang selama ini luput dari pengawasan.
HMI juga menegaskan perlunya sanksi tegas bagi pihak yang terbukti melanggar, termasuk pencabutan izin usaha bagi SPBU atau agen yang terlibat dalam praktik penimbunan maupun distribusi tidak wajar.
Organisasi tersebut menekankan bahwa BBM merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Oleh karena itu, distribusi harus dijaga tetap adil, merata, dan transparan.
HMI Cabang Polman turut memberikan ultimatum kepada pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk segera menormalisasi distribusi BBM. Jika dalam beberapa hari ke depan kondisi tidak membaik, mereka menyatakan siap turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan secara langsung.
Iqbal mengingatkan bahwa krisis BBM di Polewali Mandar telah memasuki titik kritis yang membutuhkan penanganan cepat dan terukur. Ia mengimbau seluruh pihak agar tidak lengah dan segera memastikan distribusi kembali normal demi menjaga stabilitas ekonomi serta ketertiban sosial.
Situasi ini menjadi ujian serius bagi pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik. Transparansi distribusi dan ketegasan penegakan hukum dinilai menjadi kunci utama untuk meredam krisis sekaligus mencegah praktik spekulatif yang merugikan masyarakat luas.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
