POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Derasnya tekanan publik terhadap dugaan korupsi di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Pemkab Polman) memuncak dalam aksi unjuk rasa damai yang digelar Aliansi Anti Korupsi Sulawesi Barat (AKSI SULBAR) pada Rabu (7/5/2025).
Massa bergerak di dua titik strategis, yakni Kantor Bupati dan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Polman, menuntut penegakan hukum atas dugaan korupsi senilai ratusan miliar rupiah yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi daerah.
Aksi yang dipimpin oleh Irfan (Koordinator) dan Andri (Jenderal Lapangan) ini menggugat keras lambannya respons Pemkab dan aparat penegak hukum terhadap berbagai laporan yang telah mereka layangkan sejak tahun lalu. Dalam orasi mereka, massa mendesak langkah tegas, transparan, dan berkeadilan dari pemerintah daerah serta institusi kejaksaan.
AKSI SULBAR mengusung enam tuntutan utama yang dinilai krusial untuk ditindaklanjuti secara serius:
- Evaluasi dan pencopotan Kepala Dinas Kesehatan atas dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp196 miliar, termasuk dana PBI JKN, alat antropometri, hingga proyek PLTS Puskesmas.
- Pemeriksaan Direktur RS Pratama Wonomulyo, terkait SILPA Rp1,3 miliar dan pengelolaan anggaran Rp20 miliar tahun 2024.
- Pencopotan Kepala DP2KB-P3A, yang diduga menyalahgunakan anggaran sebesar Rp9 miliar.
- Penetapan tersangka dalam kasus UTD PMI Polman periode 2019–2023.
- Pengusutan dana stunting sebesar Rp127 miliar yang tersebar di 10 OPD.
- Pertemuan terbuka dengan Kabag Keuangan membahas selisih anggaran 2022–2024.
Merespons aksi massa, Bupati Polewali Mandar H. Samsul Mahmud akhirnya turun langsung menemui perwakilan pengunjuk rasa di lobi Kantor Bupati. Pertemuan terbuka itu juga dihadiri oleh Asisten Daerah serta sejumlah Kepala OPD yang disorot.
Dalam dialog tersebut, Bupati menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap laporan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa Inspektorat tengah bekerja, BPK telah melakukan audit, dan tim evaluasi internal juga telah dibentuk untuk menelusuri pengelolaan anggaran di berbagai instansi.
“Kami ingin memastikan bahwa anggaran dikelola secara transparan dan profesional. Kalau ada OPD yang tidak menunjukkan integritas, pasti akan kami tindak,” tegas Samsul.
Terkait tuntutan pencopotan pejabat, Bupati menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi dan indikator kinerja, bukan tekanan semata.
“Kami tidak bisa asal mencopot. Harus ada dasar hukum yang jelas. Tapi saya pastikan, siapa pun yang terbukti menyimpang, akan kami beri sanksi tegas,” tambahnya.
Samsul juga menyinggung status rumah sakit daerah yang beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, meski bersifat mandiri dalam pengelolaan anggaran, tetap harus sinkron dan diawasi oleh pemerintah daerah.
“Kami terus pantau dan evaluasi. Kalau ditemukan ketidaksinkronan dengan keuangan daerah, maka harus ditindaklanjuti,” ujarnya.
Bupati menutup pertemuan dengan harapan agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah tetap terbuka dan konstruktif.
“Kritik itu perlu dan kami sangat menghargainya. Tujuan kita sama: menjadikan Polewali Mandar lebih baik dan bersih dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Aksi damai ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak lagi ingin diam menghadapi dugaan korupsi di level daerah. Komitmen pemerintah daerah akan terus diuji, seiring desakan publik yang meminta transparansi dan ketegasan dalam menegakkan hukum.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
