Demo Mahasiswa Polman Ricuh, Soroti Rangkap Jabatan dan Proyek Drainase

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id - Demonstrasi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa dan Rakyat (SEMARAK) di Kantor Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Selasa (5/5/2026), berujung ricuh. Ketegangan terjadi saat massa mencoba masuk ke area kantor namun dihadang petugas Satpol PP.

Aksi yang awalnya berlangsung damai diwarnai orasi dan pembakaran ban bekas di depan kantor bupati. Mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu lokal hingga nasional.

Namun, situasi mulai memanas setelah lebih dari satu jam aksi berlangsung tanpa adanya tanggapan dari Bupati Polewali Mandar maupun pejabat terkait.

Puluhan mahasiswa kemudian berusaha merangsek masuk ke dalam kantor. Upaya tersebut dihadang petugas Satpol PP, sehingga terjadi aksi saling dorong yang berujung ricuh.

Dalam insiden tersebut, beberapa mahasiswa sempat terjatuh dan diduga mengalami tindakan agresif oknum satpol pp. Ketegangan bahkan meluas hingga terjadi kejar-kejaran di sekitar pintu masuk kantor daerah.

Aparat kepolisian yang berada di lokasi akhirnya turun tangan untuk meredam situasi. Setelah itu, kondisi kembali kondusif dan massa melanjutkan aksi secara bergantian.

Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta penjelasan pemerintah daerah terkait dugaan adanya pejabat yang merangkap jabatan.

Selain itu, mereka juga menyoroti proyek pembangunan plat dekker dan drainase bernilai miliaran rupiah yang dinilai belum mampu mengatasi persoalan banjir di wilayah perkotaan.

Tak hanya isu lokal, massa juga mengangkat persoalan nasional, termasuk kondisi pendidikan serta tingginya angka putus sekolah di Polewali Mandar.

Meski aksi sempat diwarnai kericuhan, demonstrasi tetap berlanjut hingga sore hari. Namun, Bupati Polewali Mandar tidak menemui massa aksi.
Mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera direspons.

Aksi ini menjadi cerminan meningkatnya tekanan publik terhadap pemerintah daerah, khususnya terkait transparansi kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang dinilai belum optimal.

Editor : Huzair.zainal