Peringati Hardiknas 2026, GMNI Polman Desak Pengesahan RUU Sisdiknas dan Soroti Krisis Pendidikan

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 dimanfaatkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polewali Mandar untuk kembali menyoroti persoalan pendidikan yang dinilai masih jauh dari cita-cita keadilan sosial.

Mengusung tema nasional “Menguatkan Partisipasi Semesta, Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, GMNI menilai bahwa pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Melalui pernyataannya, Bung Ilham dari GMNI Polewali Mandar menegaskan bahwa pendidikan hingga hari ini masih menjadi ruang perjuangan yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.

Menurutnya, pengesahan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi langkah penting untuk menjawab berbagai ketimpangan yang masih terjadi dalam dunia pendidikan Indonesia.

“RUU Sisdiknas harus menjadi instrumen perubahan, bukan hanya aturan administratif semata. Pendidikan harus menjadi hak seluruh rakyat, bukan hanya milik mereka yang mampu secara ekonomi,” tegas Bung Ilham.

Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Polewali Mandar, persoalan pendidikan dinilai masih cukup kompleks. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah melalui program nyata seperti “Kembali Bersekolah”.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya merata, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah terpencil.

Selain itu, kualitas layanan pendidikan juga masih menjadi tantangan besar. Sejumlah persoalan yang disoroti antara lain keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, ketimpangan kualitas tenaga pendidik, rendahnya akses pendidikan inklusif, hingga belum maksimalnya penerapan digitalisasi pembelajaran di daerah.

GMNI menilai, peringatan Hardiknas tidak boleh hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi harus menjadi ruang evaluasi terhadap arah kebijakan pendidikan nasional dan daerah.

Bung Ilham juga menegaskan bahwa semangat pendidikan harus kembali pada nilai-nilai kerakyatan sebagaimana yang diwariskan oleh Bung Karno, yakni pendidikan yang membebaskan, mencerdaskan, dan berpihak pada kaum marhaen.

“Pendidikan adalah alat pembebasan. Jika masih ada anak yang putus sekolah, jika kualitas pendidikan masih timpang, maka itu menandakan negara belum hadir secara utuh,” lanjutnya.

Sebagai bentuk komitmen perjuangan, GMNI Cabang Polewali Mandar menyampaikan empat tuntutan utama, yakni mendesak pemerintah pusat bersama DPR RI segera mengesahkan RUU Sisdiknas yang berpihak pada rakyat, mendorong pemerintah daerah serius menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah, menuntut pemerataan fasilitas dan mutu pendidikan hingga ke pelosok, serta mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial.

GMNI menegaskan, Hari Pendidikan Nasional harus menjadi titik balik dalam mewujudkan pendidikan yang benar-benar merdeka—pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan secara intelektual, tetapi juga memanusiakan manusia.

“Merdeka belajar jangan berhenti sebagai slogan. Itu harus menjadi kenyataan yang dirasakan seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali,” tutup Bung Ilham.

Editor : Huzair.zainal