POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Fenomena "tsunami sampah" kembali menghantam wilayah Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat. Tumpukan sampah yang sebelumnya menyumbat aliran sungai kini tersapu derasnya debit air hujan, terbawa arus sejauh tiga kilometer menuju muara.
Peristiwa ini memantik kritik tajam dari kalangan masyarakat sipil. Salah satunya datang dari Lasuardi, aktivis Jaringan Oposisi Loyal (JOL), yang menilai pemerintah daerah terkesan reaktif, bukan preventif dalam menangani persoalan lingkungan ini.
"Ini bukan fenomena baru. Ini adalah lembaran lama yang terus diulang tanpa solusi konkret. Tragisnya, semua terjadi ketika janji 100 hari kerja bupati masih segar di ingatan warga," tegas Lasuardi dalam keterangannya, Sabtu (12/4/25).
Kritik Lasuardi menyasar langsung ke jantung persoalan: tata kelola pemerintahan yang belum berpihak pada solusi jangka panjang.
Ia menilai penanganan sampah yang terjadi selama ini cenderung bersifat responsif semata—baru bergerak setelah video dan foto banjir sampah viral di media sosial.
"Alih-alih ada program nyata, kita justru melihat reaksi panik. Setelah viral, baru ada aksi. Ini bukan tata kelola yang sehat. Ini respons karena viral, bukan karena visi," lanjutnya.
Separuh Waktu, Nol Solusi
Bupati terpilih sebelumnya menjanjikan perubahan dalam 100 hari kerja, termasuk di dalamnya program pengelolaan lingkungan dan pengurangan sampah.
Namun, memasuki paruh waktu dari masa itu, Lasuardi menyatakan belum terlihat satu pun indikator keberhasilan dari sektor tersebut.
"Tanpa tekanan, tak ada gerakan. Tanpa sorotan, tak ada tindakan. Sayangnya, sampai hari ini, kita belum melihat strategi jangka panjang, seperti pembangunan TPA terpadu, edukasi pengelolaan sampah rumah tangga, atau sistem daur ulang yang jelas," pungkasnya.
Kejadian ini mencerminkan akar masalah yang lebih dalam—minimnya komitmen politik terhadap isu lingkungan dan tidak adanya sistem monitoring serta evaluasi yang terstruktur terhadap janji kampanye.
Sementara itu, masyarakat di sekitar bantaran sungai masih dihantui kekhawatiran akan dampak kesehatan dan kerusakan ekosistem akibat tumpukan sampah yang tak kunjung tuntas ditangani.
Pemerintah daerah diharapkan segera merespons bukan karena tekanan viralitas, melainkan karena tanggung jawab dan kesadaran akan dampak jangka panjang.
Evaluasi terhadap kinerja awal pemerintahan juga mulai bergema dari berbagai kalangan, sebagai pengingat bahwa janji politik tak boleh berhenti di baliho kampanye.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
