Sopir Truk Beber Dugaan Praktik Pelangsiran BBM dan Iuran Bulanan di SPBU Polman Rp350 Ribu

POLEWALI MANDAR,iNewsPolman.id – Praktik pelangsiran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU di Kabupaten Polewali Mandar kembali menjadi sorotan. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Polewali Mandar, seorang sopir truk mengungkap dugaan adanya iuran yang dibayarkan para pelangsir sebesar Rp350 ribu setiap bulan.

Pernyataan itu disampaikan Abdul Kadir saat RDP yang dihadiri DPRD Polewali Mandar, Lembaga Pencari Fakta dan Kebenaran, Disperindagkop UMKM, serta perwakilan SPBU, Rabu (8/7/2026).

Abdul Kadir menilai pernyataan pihak SPBU yang mengaku tidak mampu mengendalikan aktivitas pelangsir sulit diterima. Menurutnya, setiap SPBU memiliki petugas pengawas yang mengetahui aktivitas pengisian BBM.

"Setahu saya, setiap pelangsir membayar sekitar Rp350 ribu per orang setiap bulan. Pertanyaannya, uang itu disetor kepada siapa?" ujarnya dalam forum tersebut.

Ia mengaku mengetahui aktivitas para pelangsir karena salah satu kerabatnya pernah menjadi pelangsir. Bahkan, ia mengklaim mengenal sebagian besar pelangsir yang beroperasi di wilayah Pekkabata maupun Wonomulyo.

Karena itu, Abdul Kadir meragukan jika pengelola SPBU sama sekali tidak mengetahui praktik tersebut.

Dalam kesempatan itu, ia juga menceritakan pengalamannya saat mengantre solar. Ketika tiba di SPBU, ia mendapat informasi stok solar telah habis. Namun di saat bersamaan, menurutnya, pelangsir masih leluasa melakukan pengisian berulang kali menggunakan barcode berbeda.

"Saya melihat mereka bisa mengisi hingga empat kali dengan barcode yang berbeda. Sementara kami sopir truk hanya dibatasi sekitar Rp500 ribu sampai Rp550 ribu untuk setiap kendaraan," katanya.

Ia juga mengaku melihat nosel pengisian tetap berada di tangki kendaraan pelangsir. Setelah satu transaksi selesai, pengisian langsung dilanjutkan menggunakan barcode lainnya tanpa memindahkan kendaraan.

Pengalaman serupa, lanjut Abdul Kadir, terjadi di SPBU Wonomulyo. Ia mengaku pernah mengantre selama dua hari dua malam untuk mendapatkan solar, sementara pelangsir disebut bebas keluar masuk area SPBU.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti dugaan adanya informasi lebih awal mengenai jadwal kedatangan mobil tangki Pertamina.

"Setengah jam sebelum mobil tangki datang, para pelangsir sudah berkumpul. Menurut saya, pasti ada koordinasi," ucapnya.

Menanggapi penyampaian tersebut, Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, mengatakan keberadaan kendaraan dengan tangki modifikasi atau yang dikenal sebagai "tangki siluman" memang kerap terlihat di sejumlah SPBU.

Menurutnya, kondisi itu sudah menjadi perhatian bersama sehingga diperlukan solusi agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
"Yang ingin kita cari adalah bagaimana aktivitas pelangsir bisa ditata, sementara masyarakat yang benar-benar membutuhkan BBM untuk operasional tetap memperoleh pelayanan," kata Fahry.

Ia meminta pengelola SPBU lebih selektif dalam melayani pengisian BBM dengan memprioritaskan kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan operasional masyarakat.

Fahry juga mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah merekomendasikan penambahan dua SPBU reguler serta satu SPBU Satu Harga di wilayah pelosok Kabupaten Polewali Mandar guna memperluas akses masyarakat terhadap BBM bersubsidi.

Editor : Huzair.zainal