GMNI Polman Sentil DPRD: Rapat Ramai! Keputusan Sepi, Fungsi Pengawasan Dipertanyakan

POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar melontarkan kritik tajam terhadap kinerja DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2024–2029. Lembaga legislatif daerah itu dinilai belum menunjukkan peran maksimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi sebagaimana mandat konstitusional yang melekat pada wakil rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan GMNI menyusul serangkaian persoalan publik yang dinilai tidak kunjung menemukan penyelesaian konkret.

Baca Juga

Fasum–Fasos Tak Jelas di Polman: GMNI Ultimatum Pemda dan Pengembang!

DPRD disebut lebih dominan menjalankan agenda seremonial dan rapat formal, namun minim keberanian politik dalam mengambil keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pengurus Cabang GMNI Polewali Mandar, Bolang, menegaskan bahwa kondisi tersebut mencerminkan krisis keberpihakan di tubuh DPRD.

Menurutnya, berbagai isu krusial yang menyentuh hajat hidup rakyat kerap dibahas di ruang rapat, tetapi berhenti sebatas diskusi tanpa tindak lanjut yang jelas.

Baca Juga

GMNI Desak Evaluasi Bappenda Polman: PAD dari BPHTB Diduga Mandek Akibat Kelalaian Pegawai

“Banyak persoalan rakyat dipanggil ke meja rapat, tapi tidak pernah benar-benar diselesaikan. Rapat hanya menjadi rutinitas administratif, bukan instrumen perjuangan kepentingan publik,” ujar Bolang dalam pernyataan sikapnya, Jumat (23/1)

GMNI secara khusus menyoroti persoalan menjamurnya ritel modern di sejumlah titik di Polewali Mandar yang diduga melanggar ketentuan tata ruang dan mengabaikan surat edaran pemerintah daerah.

Meski DPRD telah memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP), hingga kini belum terlihat rekomendasi tegas yang berdampak pada penertiban di lapangan.

Baca Juga

GMNI Polman Sindir Satpol PP dengan Open Donasi Koin: "Satpol PP Polman, Mau Dibiayai Mahasiswa?"

“RDP seolah dijadikan bukti formal bahwa DPRD bekerja. Namun realitanya, tidak ada langkah berani yang menyentuh kepentingan pemodal besar. Pelanggaran dibiarkan berlangsung tanpa sanksi nyata,” ungkapnya.

GMNI menilai sikap pasif tersebut berpotensi memperlebar ketimpangan ekonomi dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.

DPRD dianggap gagal memaksimalkan perannya sebagai representasi suara rakyat dan cenderung memilih posisi aman di tengah tekanan kepentingan ekonomi.

“Ketika DPRD lebih nyaman diam, maka wajar jika publik mempertanyakan fungsi dan keberadaannya. Kami akan terus menyuarakan kritik dan melakukan tekanan politik hingga ada perubahan nyata dalam sikap dan kebijakan DPRD,” tegas Bolang.

Sebagai elemen gerakan mahasiswa, GMNI Polman menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik dan memastikan DPRD menjalankan tugas pengawasan secara konsisten, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

GMNI Polman menilai DPRD Kabupaten Polewali Mandar gagal menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Kritik ini menjadi pengingat bahwa kehadiran DPRD bukan sekadar memenuhi agenda formal, melainkan memastikan setiap kebijakan dan aktivitas ekonomi berjalan sesuai aturan serta berkeadilan bagi rakyat.

Editor : Huzair.zainal