GMNI Polman Sindir Satpol PP dengan Open Donasi Koin: "Satpol PP Polman, Mau Dibiayai Mahasiswa?"

POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id — Kritikan pedas dilayangkan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polman kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Polewali Mandar. Jum’at, (4/4/25)

Melalui aksi open donasi uang koin atau receh, GMNI Polman menyindir secara tajam lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang seharusnya menjadi tugas utama Satpol PP.

GMNI Polman, melalui Ketua mereka Andi Baraq, menyampaikan kritik keras kepada Satpol PP Polman terkait lambannya penutupan ritel modern yang terbukti melanggar Perda dan Perbup di wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

GMNI Polman menggelar aksi simbolis berupa open donasi uang koin atau receh untuk membantu biaya operasional Satpol PP.

Aksi ini adalah sindiran atas alasan yang kerap dilontarkan Satpol PP Polman bahwa keterbatasan biaya operasional menjadi penghambat dalam penegakan Perda dan Perbup.

Aksi ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, sebagai respons atas situasi penegakan hukum yang dinilai lemah dan tidak konsisten.

Aksi kritik ini dilancarkan setelah diketahui bahwa surat perintah penutupan ritel modern yang melanggar aturan telah dikeluarkan, namun tak kunjung dieksekusi oleh Satpol PP Polman dengan alasan operasional.

Menurut GMNI Polman, alasan kekurangan biaya operasional yang disampaikan Satpol PP menunjukkan lemahnya komitmen dalam menegakkan peraturan yang telah dibuat.

Padahal, menurut Andi Baraq, jika regulasi sudah jelas dan perintah sudah diberikan, tidak ada alasan lain untuk menunda tindakan penutupan.

Ia juga menantang transparansi penggunaan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk menegakkan aturan.

Melalui aksi open donasi yang dianggap sebagai simbolisasi dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Satpol PP, GMNI Polman ingin menunjukkan bahwa mahasiswa dan masyarakat siap "membantu" jika memang kendala operasional yang menjadi penghalang.

Ini sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran penegakan Perda dan Perbup.

Aksi ini menjadi cermin dari kegelisahan mahasiswa terhadap ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menegakkan aturan.

GMNI Polman dengan tegas meminta agar Satpol PP tidak lagi bersembunyi di balik alasan operasional dan segera menuntaskan penutupan ritel modern yang melanggar aturan.

Kritik ini juga diharapkan dapat membuka mata pihak berwenang untuk lebih transparan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Editor : Huzair.zainal