Hari Antikorupsi Sedunia, Massa LKPA dan Aktivis Unjuk Rasa di Depan Kantor Bupati Polman

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman id -Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran (LKPA) beserta Aktivis Penggiat AntiKorupsi melakukan aksi unjuk rasa didepan Bupati Polman terkait pengungkapan kasus Korupsi yang ada di Polman, Jumat (9/12/2022).

Tepat di hari AntiKorupsi Sedunia, puluhan yang menggelar aksi unjuk rasa di dua lokasi berbeda,yakni di depan kantor bupati Polman dan juga di ruas jalan trans barat sulawesi,tepatnya di perampatan lampu merah Pekkabata sejak Jumat pagi hingga siang.

Dalam aksinya ini massa meneriakkan dan mempertanyakan hasil akhir kasus dugaan korupsi, gratifikasi dan lampu jalan serta sewa/rental kendaraan dinas, yang dokumen dan atau alat buktinya sudah di sita KPK. 

Dalam orasinya, mereka menyampaikan bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia khususnya masyarakat Polman akan terwujud jika aparat penegak hukum berani tegak lurus memberantas korupsi di bumi tipalayo ini.

Lanjut, seperti pengungkapan kasus dugaan korupsi yang telah dilaporkan, antara lain kasus pengadaan kapal, pengadaan kopi, anggaran belanja pengelolaan sampah, pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas, perjalanan dinas, spam, dana MAN, dana penerima bantuan iuran' BPJS,insentif, tunjangan/dana hibah (kesetaraan). 

Berdasarkan hal tersebut, mereka pertegas kesungguhannya memberantas korupsi di bumi Tipalayo dan juga mendesak DPRD Polman.

Adapun pernyataan sikap melalui tuntutan antara lain : 

1. mendesak pimpinan/anggota DPRD kab. Polman menggelar rapat dengar pendapat umum (RDP), terkait kasus dugaan korupsi insentif nakes,dan 
penerima bantuan iuran BPJS dengan menghadirkan kadis kesehatan, BPJS 
dan ketua satgas Covid 19 kab. Polman: 

2. mendesak pimpinan/anggota dprd kab. polman menggelar rapat dengar pendapat umum (RDP), terkait — kasus dugaan” korupsi pengadaan/pemeliharaan kendaraan dinas, anggaran belanja makan, minum, listrik, air dan komunikasi, dan sewa/rental mobil, serta dana menyelenggarakan MTQ, umrah dan haji, dengan memanggil sekertaris daerah kab. Polewali Mandar dan direktur CV Mario Utama.

3. mendesak pimpinan/anggota DPRD kab. Polman menggelar rapat dengar 
pendapat umum (RDP), terkait kasus dugaan korupsi, dana hibah, tunjangan/sertifikasi guru, dan anggaran belanja barang dan jasa, dengan melibatkan kadis pendidikan, 

4. Mendesak pimpinan/anggota DPRD kab. Polman menggelar rapat dengar 
pendapat umum (RDP), terkait kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kopi desa, dan laporan pertanggung-jawaban kepala desa, dengan menghadirkan direktur CV. Sari Bumi Surya, kadis pemberdayaan masyarakat desa dan pihak terkait. 

Editor : Huzair.zainal