POLEWALI MANDAR,iNewsPolman.id – Upaya mencari solusi atas persoalan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Polewali Mandar terus dilakukan. Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, bersama jajaran Komisi II DPRD melakukan pertemuan dengan manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di Makassar, Kamis (23/7/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPRD bersama sejumlah pihak serta pembahasan dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang sebelumnya menyoroti kelangkaan dan distribusi BBM di wilayah Polewali Mandar.
Rombongan DPRD diterima oleh perwakilan Pertamina Patra Niaga, Sales Branch Manager (SBM) Fuel Sulawesi Barat, Fandy Achmad Sitaba. Dalam dialog itu, DPRD menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan yang masih kerap terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Fahry Fadly menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian ketersediaan BBM sehingga distribusinya harus berjalan lancar dan sesuai kebutuhan.
"Kami ingin memastikan distribusi BBM di Polewali Mandar berjalan optimal. Keluhan masyarakat mengenai antrean panjang harus segera ditindaklanjuti dengan langkah nyata," kata Fahry.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD juga meminta Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem penyaluran BBM, termasuk kecukupan kuota dan pola distribusi ke setiap SPBU. Pembahasan turut menyinggung perlunya pengawasan yang lebih ketat agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan hambatan di lapangan.
Komisi II DPRD menilai penyelesaian persoalan BBM memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU hingga aparat penegak hukum. Kolaborasi dinilai menjadi kunci agar distribusi BBM dapat berlangsung lebih tertib dan efektif.
Selain mendorong evaluasi distribusi, DPRD juga mengusulkan adanya penyesuaian kuota BBM apabila kebutuhan masyarakat dinilai terus meningkat. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar didorong mengatur jam operasional SPBU melalui surat edaran sebagai salah satu langkah mengurangi kepadatan antrean. Fahry menyebut kebijakan serupa telah diterapkan di Kabupaten Pasangkayu.
Meski demikian, DPRD menegaskan penertiban distribusi BBM harus tetap memperhatikan hak masyarakat yang memiliki rekomendasi resmi, seperti nelayan dan petani. Kelompok tersebut tetap berhak memperoleh BBM bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan yang sama, DPRD turut menyoroti penyaluran LPG bersubsidi tabung 3 kilogram. Fahry mengingatkan masyarakat yang tergolong mampu agar tidak menggunakan LPG subsidi karena diperuntukkan bagi warga yang berhak menerima bantuan energi.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Pertamina menjelaskan mekanisme distribusi BBM di wilayah Sulawesi, termasuk Polewali Mandar. Pertamina juga menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD untuk mengevaluasi kendala distribusi serta mencari solusi yang dapat memperlancar pasokan BBM di lapangan.
DPRD Polewali Mandar berharap hasil pertemuan itu segera diwujudkan dalam langkah konkret sehingga antrean panjang di SPBU dapat ditekan dan kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
