POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar menegaskan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD harus menjadi salah satu acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Rabu (1/4/2026).
Dalam sambutannya, Fahry menjelaskan bahwa Pokir DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses, kunjungan kerja, serta rapat dengar pendapat yang dilakukan anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing.
Aspirasi tersebut kemudian dihimpun dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah sebelum dirumuskan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RKPD.
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar bersifat administratif. DPRD juga menyoroti adanya pembatasan usulan dalam sistem SIPD yang dinilai berpotensi menghambat penyaluran aspirasi masyarakat.
“Usulan masyarakat seharusnya tidak dibatasi, tetapi diselaraskan dengan prioritas pembangunan dan
kemampuan anggaran,” ujarnya.
Dalam Pokir DPRD Tahun 2027, sejumlah fokus pembangunan menjadi perhatian, di antaranya pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan sektor unggulan daerah, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta optimalisasi tata kelola pemerintahan.
DPRD menilai kemiskinan masih menjadi tantangan utama di Polewali Mandar. Karena itu, diperlukan langkah strategis seperti peningkatan keterampilan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Selain itu, peningkatan pelayanan publik juga menjadi perhatian melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta pembangunan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, dan akses komunikasi.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong peningkatan produktivitas pertanian dan komoditas unggulan melalui penyediaan sarana produksi, penyuluhan, serta kemudahan akses usaha bagi masyarakat.
Sementara pada sektor lingkungan, pembangunan diharapkan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk penanganan banjir, longsor, abrasi, kawasan kumuh, dan rumah tidak layak huni.
Fahry menambahkan, Pokir DPRD Tahun 2027 memuat ratusan usulan kegiatan yang tersebar di berbagai perangkat daerah dan diharapkan dapat diakomodasi dalam RKPD serta penganggaran daerah.
Ia berharap Musrenbang RKPD mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang partisipatif, terarah, dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Polewali Mandar.
“Perencanaan pembangunan harus benar-benar berpihak pada masyarakat dan mampu membawa daerah menjadi lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
