POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – DPRD Polewali Mandar menyoroti ketidaksinkronan data kemiskinan dalam rapat pembahasan LKPj bersama Badan Pusat Statistik (BPS) di ruang aspirasi DPRD Polewali Mandar, Kamis (7/5/2026).
Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly mempertanyakan kemungkinan keterlibatan Dinas Sosial dan pemerintah desa bersama BPS untuk melakukan verifikasi data agar tidak lagi terjadi perbedaan data penerima bantuan.
Menurutnya, masih banyak ditemukan warga yang layak menerima bantuan justru tidak terdata, sementara warga yang dianggap mampu malah masuk sebagai penerima bantuan.
Menanggapi hal itu, Kepala BPS Polewali Mandar, Achmad Nasir menjelaskan bahwa penentuan status kesejahteraan dilakukan oleh sistem berbasis algoritma dengan sekitar 41 variabel, seperti kepemilikan aset, kendaraan, hingga penggunaan listrik.
Ia mengatakan data kemiskinan berasal dari berbagai sumber, seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE yang kemudian dipadankan dengan data Dukcapil, BPJS, PLN, serta sumber lainnya sebelum dilakukan pemeringkatan desil.
Achmad mengakui masih ada kesalahan data atau bantuan yang tidak tepat sasaran. Karena itu, pemutakhiran data melalui desa, Dinas Sosial, dan aplikasi SIKS-NG dinilai penting agar data kemiskinan lebih akurat.
“Kalau data yang masuk tidak bagus, maka hasilnya juga tidak bagus,” ujar Achmad.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
