POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id — Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, arah pembangunan manusia di Kabupaten Polewali Mandar kembali disorot tajam. Tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang mengusung visi besar “Polewali Mandar Sehat, Cerdas, dan Maju” dinilai belum sepenuhnya bergerak dari dokumen perencanaan ke realitas kehidupan masyarakat.
Sorotan keras itu disampaikan Ketua HMI Komisariat Tarbiyah & Keguruan Cabang Polewali Mandar, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Deby Akbar Tamrin. Ia mempertanyakan sejauh mana visi ambisius RPJMD benar-benar diwujudkan secara nyata.
“Pertanyaannya sederhana, apakah visi itu sudah dirasakan langsung oleh masyarakat atau masih berhenti di atas kertas?” ujarnya. Senin (29/12/2025)
Secara normatif, RPJMD yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 telah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan tenaga kerja lokal.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan laju implementasi yang belum sebanding dengan besarnya target.
Deby menyoroti rendahnya serapan anggaran pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersentuhan langsung dengan sektor pembangunan manusia.
Hingga triwulan III 2025, dinas yang menangani pemberdayaan perempuan dan ketenagakerjaan baru merealisasikan sekitar 41,5 persen anggaran.
Sementara OPD yang mengurusi tenaga kerja dan energi bahkan masih berkutat di angka 36,6 persen.
“Ini bukan sekadar statistik. Setiap anggaran yang tidak terserap berarti pelatihan kerja yang tertunda, program pemberdayaan yang gagal menjangkau sasaran, dan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hilang,” tegasnya.
Lambannya belanja publik, lanjut Deby, berpotensi menjadikan slogan cerdas dan maju sekadar jargon birokrasi tanpa dampak.
Kondisi tersebut tercermin pada capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Polewali Mandar yang masih berada di kisaran 66,22, di bawah rata-rata provinsi.
Status IPM kategori menengah menandakan bahwa kemajuan di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat masih bergerak terlalu lambat.
Di sisi lain, tingkat kemiskinan yang masih berada pada rentang 12 hingga 15 persen memperlihatkan adanya kesenjangan distribusi manfaat pembangunan.
Program dan anggaran tersedia, namun belum sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat paling rentan.
Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan utama terletak pada ketajaman intervensi kebijakan, bukan semata keterbatasan sumber daya.
RPJMD menargetkan lonjakan IPM hingga 79,09 pada 2029 serta peningkatan rata-rata lama sekolah dari 7,88 menjadi 8,31 tahun. Target tersebut dinilai progresif dan patut diapresiasi.
Namun, jika pada tahun pertama saja kinerja OPD dan serapan anggaran masih rendah, target ambisius itu dikhawatirkan hanya menjadi angka aspiratif tanpa fondasi kuat.
Pembangunan manusia, menurut Deby, menuntut konsistensi, keberanian menentukan prioritas, serta disiplin dalam tata kelola anggaran.
Tanpa pembenahan serius, mimpi peningkatan kualitas manusia Polewali Mandar berisiko terus tertunda dari satu periode ke periode berikutnya.
Upaya penguatan perencanaan berbasis data melalui forum statistik bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Balitbangren diapresiasi sebagai langkah positif.
Namun, data yang akurat tidak akan berarti jika tidak diikuti keberanian politik dan administratif untuk mengubah pola belanja serta cara kerja OPD.
“Data jangan hanya berakhir sebagai laporan tahunan yang rapi, tetapi harus hidup dalam kebijakan,” katanya.
Menutup tahun 2025, satu kesimpulan mengemuka: pembangunan manusia di Polewali Mandar masih terjebak dalam jurang antara perencanaan dan implementasi.
RPJMD telah memberi arah, namun kompas pelaksanaannya belum sepenuhnya bergerak lurus. Pemerintah daerah dinilai masih perlu melakukan koreksi serius, khususnya dalam tata kelola anggaran, penajaman program prioritas, serta penguatan koordinasi lintas sektor.
Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembenahan. Pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bukan sekadar indikator kinerja birokrasi, melainkan kebutuhan riil masyarakat.
Tanpa keberpihakan yang tegas dan keberanian untuk berubah sekarang, visi besar Polewali Mandar Sehat, Cerdas, dan Maju berisiko tinggal sebagai janji, bukan prestasi.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
