POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id - Proses seleksi calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2025 mendapat sorotan tajam dari salah satu peserta. Selasa, (6/5/25)
Bakhtiar Ahmad, salah seorang pendaftar, secara resmi melayangkan surat kepada Ketua Tim Seleksi (Timsel) KPID Sulbar, mempertanyakan kelanjutan tahapan seleksi yang dinilai molor dan tidak transparan.
Dalam surat tertanggal 1 Mei 2025 yang tembusannya juga dikirimkan kepada Ketua Komisi I dan Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Bakhtiar menyampaikan keprihatinannya atas belum adanya kejelasan dari Timsel terkait tahapan seleksi.
Ia menyoroti tidak adanya pengumuman lanjutan sejak penutupan pendaftaran pada 17 April lalu.
“Tim Seleksi belum mengumumkan siapa saja peserta yang lolos berkas, dan tahapan-tahapan selanjutnya pun belum ada kejelasan. Padahal seleksi seperti ini semestinya terbuka dan terjadwal,” ungkap Bakhtiar dalam suratnya.
Surat ditujukan langsung kepada Ketua Timsel KPID Sulbar 2025, dengan tembusan kepada dua pejabat strategis di legislatif, yakni Ketua Komisi I dan Ketua DPRD Provinsi Sulbar.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kontrol publik yang sah dan dijamin oleh Undang-Undang.
Keterlambatan dan minimnya informasi dianggap menyalahi prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
"Seleksi ini adalah proses demokratis untuk memilih figur publik. Maka keterbukaan adalah keharusan," tegas Bakhtiar.
Pendaftaran seleksi dibuka sejak 17 Maret dan ditutup pada 17 April 2025. Namun hingga awal Mei, belum ada informasi resmi terkait peserta yang lolos seleksi administrasi maupun jadwal seleksi lanjutan seperti uji kompetensi dan wawancara.
Permasalahan ini mencuat di tingkat provinsi Sulawesi Barat, khususnya di lingkup panitia seleksi KPID yang berkedudukan di Mamuju.
Sorotan publik terhadap kinerja Timsel dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas proses seleksi.
Bakhtiar berharap Timsel segera memberikan klarifikasi terbuka serta mempercepat tahapan seleksi sesuai jadwal dan mekanisme yang berlaku.
“Kami hanya meminta kejelasan dan keterbukaan. Ini soal tanggung jawab publik,” ujarnya.
Sorotan terhadap Timsel KPID Sulbar ini menjadi peringatan penting bahwa proses seleksi lembaga independen mesti dijalankan secara profesional, akuntabel, dan terbuka demi menjaga kepercayaan publik serta integritas kelembagaan.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
