POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Ketua Lembaga Kajian Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI), Zubair, mengonfirmasi akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran pada 19 September 2024. Aksi ini dijadwalkan akan dimulai di Mapolres Polewali Mandar dan berlanjut ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar. Aksi ini diharapkan menarik perhatian publik, terutama dengan tajuk provokatif yang telah tersebar di grup-grup WhatsApp: “Maju Jadi Bupati Jangan Modal Curang”.
Dalam tuntutannya, LKPA-RI menyoroti dugaan praktik politik beasiswa yang dianggap tidak bersih, terutama terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan KIP Kuliah. LKPA-RI mendesak agar dugaan pungutan liar (pungli) yang melibatkan program-program beasiswa ini segera diusut tuntas oleh pihak kepolisian.
“Kami akan turun ke jalan untuk menuntut penghentian politik beasiswa yang tidak adil dan memanipulasi program bantuan pendidikan seperti PIP, KIP, dan KIP Kuliah,” tegas Zubair dalam pernyataannya saat ditemui oleh awak media. Menurutnya, isu ini menjadi perhatian besar di kalangan masyarakat, khususnya para penerima manfaat beasiswa.
Zubair juga menekankan bahwa aksi demonstrasi ini bukan hanya sekadar kritik terhadap politik beasiswa, tetapi juga bagian dari langkah awal dalam mengungkap lebih banyak kasus besar yang akan menyusul. “Kami memiliki data kuat terkait sejumlah kasus yang belum bisa kami publikasikan saat ini, namun semuanya akan diungkap pada saat yang tepat,” tambahnya.
Tuntutan aksi ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan program bantuan pendidikan yang seharusnya membantu anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu.
Dugaan pungli dalam distribusi beasiswa ini dianggap mencederai kepercayaan publik, terutama menjelang Pilkada 2024, di mana beberapa kandidat dikritik karena diduga memanfaatkan program ini sebagai alat politik.
“Stop Politik Beasiswa PIP, KIP, dan KIP Kuliah,” adalah seruan yang akan menjadi pusat aksi demonstrasi ini. LKPA-RI tidak hanya mengkritik dugaan pungli tetapi juga mengingatkan agar proses pendidikan di Polewali Mandar tidak dijadikan sebagai instrumen politik.
Aksi yang akan berlangsung di dua lokasi ini diperkirakan akan dihadiri oleh massa dari berbagai elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan aktivis yang turut merasa dirugikan oleh dugaan praktik pungli ini.
Pihak kepolisian dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar belum memberikan tanggapan resmi terkait aksi demonstrasi yang direncanakan oleh LKPA-RI. Namun, masyarakat menantikan tanggapan dan langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti tuntutan yang diajukan.
Aksi demonstrasi ini diperkirakan akan menjadi salah satu aksi terbesar yang melibatkan LKPA-RI pada tahun ini, dengan ekspektasi tinggi bahwa kasus-kasus terkait beasiswa dapat segera diusut tuntas.
Sejauh ini, Zubair dan timnya telah menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal kasus ini hingga titik terang tercapai. “Ini bukan hanya soal beasiswa, ini soal keadilan untuk masyarakat,” pungkas Zubair.
Aksi ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pihak berwenang untuk mengusut dugaan korupsi dalam program-program pendidikan yang seharusnya menjadi tumpuan masa depan generasi muda.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
