POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah menerbitkan surat perintah yang berisi nama bakal calon yang akan ditugaskan untuk maju di Pilkada Sulbar 2024.
Surat perintah tersebut bernomor: Sprint 1369/DPP/GOLKAR/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani langsung Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung serta Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F. Paulus.
Berikut Nama-nama yang ditugaskan untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sulawesi Barat, diantaranya, Aras Tammauni, Hamzah Hapati Hasan , Prof Husain Syam (PHS), dan juga Arwan Aras sebagai bakal calon gubernur/bakal calon wakil gubernur.
Selain calon gubernur didalam surat tugas tersebut juga memuat nama-nama yang ditugaskan untuk maju sebagai bakal calon bupati di 6 kabupaten di Sulbar.
Diantaranya, Lukman dan Adi Ahsan bakal calon bupati Majene, Sudirman bakal calon bupati Mamasa, Damris dan Irwan Pababari bakal calon bupati Mamuju, Amalia Fitri (bakal calon bupati Mamuju Tengah, Yaumil Ambo Djiwa dan Marigun Rasyid bakal calon bupati Pasangkayu, dan Samsul Mahmud bakal calon bupati Polewali Mandar.
Dari sekian nama bakal calon Gubernur , ada satu nama yang menarik perhatian tak lain adalah Prof Husain Syam.
Diketahui Prof Husain Syam (PHS) bukanlah Kader Partai Golkar namun mendapat kepercayaan untuk Bakal Calon Gubernur Sulawesi Barat.
Hal ini dibenarkan Mulyadi Prayitno selaku Koordinator Tim (PHS), menurutnya, DPP Golkar mungkin sudah mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya soal kapasitas, kualitas dan elektabilitas figur, dimana tingkat penerimaan dan antusias warga sulbar berharap ada perubahan pembangunan sulbar ke depan.
"Lanjut Konsultan Pengembangan Masyarakat yang juga aktif di berbagai NGO, Mulyadi, dengan adanya Non kader masuk dalam rekomendasi Golkar di pilgub sulbar patut diberi apresiasi karena Golkar partai besar membuka ruang partisipasi publik dalam penjaringan bakal calon gubernur di pilkada sulbar pada bulan November 2024 mendatang.
Mulyadi berharap partai-partai lainnya juga mengikuti kebijakan seperti partai golkar yang membuka ruang bagi figur non kader, sebagai wujud partisipasi politik warga dan menarik minat masyarakat sipil untuk membangun demokrasi.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
