JAKARTA, iNewsPolman.id -,Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 yang dilaksanakan tanggal 17 hingga 18 April.
Untuk pertama kalinya Musrembang Perempuan nasional dihelat, merupakan arena untuk mengangkat isu-isu gender, perempuan, dan anak, serta menyusun strategi untuk masukan perencanaan pembangunan yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial.
Musyawarah ini mewadahi suara perempuan Indonesia dengan keberagaman kondisi dan latar belakang sosial, ekonomi, demografi, dan wilayah. Secara khusus memberikan perhatian terhadap perempuan marjinal, antara lain perempuan miskin, terpencil, korban kekerasan, perempuan kepala keluarga, disabilitas, masyarakat adat, pekerja migran-korban perdagangan orang, perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, perempuan pekerja informal, pekerja tak berbayar (unpaid worker), anak, remaja perempuan, serta perempuan marginal lainnya.
Musyawarah ini juga merupakan upaya konkrit yang digagas oleh 8 organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI yang selama ini bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal, Organisasi-organisasi itu adalah KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BaKTI, Aisyiyah, PEKKA, Kemitraan, SIGAB dan PKBI.
Upaya ini juga bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/BAPPENAS. Dengan metode hybrid, dan memperhatikan kondisi kewilayahan Indonesia, Musyawarah ini digelar di lebih dari 1000 titik di tingkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan/Nagari/Banjar maupun titik mikro lainnya. Komunitas juga berusaha menjangkau suara hingga ke titik mikro ketika kewilayahan desa secara akses tidak terjangkau. Pada lebih dari 1000 titik tersebut, kepesertaan mencapai lebih dari 3800 perempuan dan kelompok marginal telah dijangkau.
Musyawarah dibuka dengan Keynote Speaker oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga. Menteri Bintang menegaskan bahwa posisi perempuan masih di posisi yang tidak setara yang kemudian dibutuhkan upaya bersama untuk mendukung terwujudnya kesetaraan gender. Kesenjangan gender merupakan masalah krusial yang sudah harus kita jawab agar dapat diperkecil bahkan harus ditutup. Rekomendasi dari Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 ini adalah mendorong komitmen politik pemerintah untuk melibatkan perempuan minimal 30% dalam pengambilan keputusan di setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan audit, sampai pada kelompok sasaran penerima manfaat. Salah satu kunci utamanya adalah membiayai semua sektor pembangunan dengan anggaran yang mampu menutup kesenjangan gender.
Musyawarah diselenggarakan selama dua hari, terdiri dari tiga sidang. Sidang pertama memuat pembahasan 9 (sembilan) isu perempuan, data dan analisis. Sidang pertama menghadirkan testimoni berupa masalah dan usulan yang disampaikan para perwakilan wilayah. Pada momentum ini antusiasme sangat terlihat sebagai bukti otentik dan akurat untuk mencatat pengalaman perempuan. Pertama kalinya juga, pekerja migran yang berada di Malaysia memberikan usulannya secara langsung pada pemerintah.
Sidang pertama merangkum 9 (Sembilan) isu perempuan (Masalah dan Usulan), meliputi:
1. Kemiskinan (Perlindungan Sosial);
2. Perempuan Pekerja (PMI, PRT, Korban TPPO, dan Kerja Layak);
3. Penghapusan Perkawinan Anak;
4. Ekonomi Perempuan;
5. Kepemimpinan Perempuan (Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan);
6. Kesehatan Perempuan (Kesehatan Mental, Kesehatan Reproduksi Remaja dan Perempuan);
7. Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam, Masyarakat Adat);
8. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
9. Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Kemudian, sidang kedua dilaksanakan di hari kedua dengan muatan berbagi pembelajaran baik dalam merespon isu-isu gender, perempuan dan anak disampaikan dalam bentuk video dari beberapa daerah. Dilanjutkan dengan sidang ketiga sekaligus sidang terakhir yang memuat pembacaan usulan terhadap RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diserahkan kepada BAPPENAS.
Dari seluruh proses pelaksanaan musyawarah, mencerminkan tingginya antusiasme peserta dari berbagai wilayah (utamanya yang selama ini termarjinalkan dan terisolasi secara geografis) memperlihatkan keinginan agar suara dan aspirasi perempuan dan kelompok marginal benar-benar terakomodir dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan.
Seluruh usulan yang terangkum dalam keseluruhan proses Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 ini diharapkan dapat diakomodasi ke dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan di semua tingkatan wilayah, dimulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat nasional, sehingga perempuan, anak, dan kelompok marginal dapat benar-benar menjadi subyek dan memperoleh manfaat dari pembangunan.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
