Fahry Fadly Sebut Sinergi Eksekutif-Legislatif Kunci Raihan WTP Polman

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id— Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahry Fadly, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan Fahry usai menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Sulbar yang digelar di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat, di Mamuju, Senin (25/5/2026).

Dalam kegiatan itu, Fahry turut mendampingi proses serah terima LHP LKPD Tahun 2025 Audited bersama para kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten se-Sulawesi Barat.
Menurut Fahry, raihan opini WTP menjadi titik penting bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, setelah dua tahun sebelumnya hanya memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Pencapaian ini menunjukkan adanya komitmen serius pemerintah daerah dalam membenahi sistem pengelolaan keuangan agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” ujar Fahry.

Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, bersama wakil bupati dan Sekretaris Daerah Nursaid Mustafa.

Fahry menegaskan, kolaborasi antara pihak eksekutif dan legislatif memiliki peran besar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat tertib administrasi pemerintahan.

“Capaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, memperkuat disiplin administrasi, serta memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, DPRD Polewali Mandar juga menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Sulawesi Barat atas pembinaan dan pengawasan yang selama ini dilakukan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Fahry, pendampingan dari BPK turut mendorong terciptanya sistem tata kelola keuangan yang lebih profesional dan berorientasi pada akuntabilitas.

“Kami mengapresiasi BPK Sulbar atas penilaian opini WTP ini. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan selama ini menjadi bagian penting dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Fahry berharap opini WTP tidak hanya menjadi capaian administratif, tetapi juga mampu berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Polewali Mandar.

Ia memastikan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan anggaran daerah tetap transparan, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

“WTP ini harus menjadi momentum untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata,” tutupnya

Editor : Huzair.zainal