Buka Jalan Investasi, Kantah Polman Tancap Gas Hadirkan Kepastian Lahan Usaha yang Legal dan Terarah

POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id — Upaya menghadirkan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menata ruang daerah secara berkelanjutan terus dipacu Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar. Melalui rapat klarifikasi permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha, instansi ini menegaskan langkah strategis dalam memperkuat iklim investasi yang tertib dan berorientasi pada aturan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Polewali Mandar itu dipimpin langsung Kepala Kantor Pertanahan, Kartini T, didampingi Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Sendri Wiryani. Forum tersebut turut melibatkan jajaran staf teknis, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Nur Fadilah Sayadi bersama tim, serta perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI). Selasa (3/2/2026)

Baca Juga

ATR BPN Dorong KKN Tematik Jadi Mesin Percepatan Wakaf Tanah, Kantah Polman Ambil Peran Strategis

Rapat klarifikasi ini menjadi tahapan penting dalam proses pelayanan pertanahan. Selain memeriksa kelengkapan dokumen administrasi, tim juga menilai keselarasan permohonan dengan rencana tata ruang yang berlaku, guna memastikan setiap aktivitas pemanfaatan lahan berjalan sesuai regulasi.

Rapat di ikuti jajaran staf teknis, Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar Nur Fadilah Sayadi bersama tim, serta perwakilan Palang Merah Indonesia (Foto : Istimewa).

“Klarifikasi dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemohon sekaligus memastikan setiap pengajuan tidak bertentangan dengan kebijakan penataan ruang daerah,” ujar Kartini. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memetakan potensi kendala sekaligus merumuskan solusi yang terukur.

Lebih jauh, forum tersebut berfungsi sebagai ruang sinkronisasi antarinstansi agar proses penerbitan pertimbangan teknis dapat berlangsung efektif tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi dan perlindungan tata ruang.

Komitmen terhadap pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel kembali ditekankan dalam rapat tersebut. Kantor Pertanahan Polewali Mandar menargetkan setiap tahapan pelayanan dapat memberikan rasa aman bagi pemohon sekaligus mendukung percepatan program PKKPR Berusaha sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah.

Situasi Rapat klarifikasi membahas tentang pelayanan dan kelengkapan dokumen juga menilai keselarasan permohonan dengan rencana tata ruang yang berlaku. (Foto : Istimewa)

Kehadiran para pemangku kepentingan juga mencerminkan semangat kolaborasi dalam mendorong pembangunan yang terarah. Dengan administrasi yang tertib dan pertimbangan teknis yang matang, peluang tumbuhnya sektor usaha dinilai semakin terbuka, tanpa mengorbankan aspek legalitas maupun keberlanjutan wilayah.

Terkait, rapat klarifikasi permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan merupakan mekanisme krusial dalam sistem pelayanan pertanahan modern. Tahapan ini tidak hanya memastikan validitas dokumen, tetapi juga menjadi instrumen pengendali pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana pembangunan daerah. Melalui proses yang ketat dan terukur, pemerintah berupaya mencegah potensi sengketa lahan sekaligus menciptakan tata kelola pertanahan yang lebih tertib.

Langkah proaktif Kantor Pertanahan Polewali Mandar ini diharapkan menjadi energi baru bagi percepatan investasi yang legal dan berkelanjutan. Kepastian lahan bukan sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di masa depan.

Editor : Huzair.zainal