Menjelang Muswil PKB Sulbar, Hasan Bado Bongkar Kisah yang Tak Pernah Terungkap!

POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Sulawesi Barat pada 10 Desember 2025 di Mamuju, tokoh senior PKB Sulbar, H. Hasan Bado, memaparkan kembali perjalanan panjang berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa di bumi Malaqbi’.

Kisah yang ia sampaikan bukan sekadar refleksi sejarah, tetapi juga gambaran dinamika politik yang membentuk fondasi PKB hingga hari ini. Selasa (9/12)

Hasan Bado mengisahkan masa awal pembentukan PKB ketika Polewali dan Mamasa masih berstatus satu kabupaten, Polmas, di bawah Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada fase tersebut, Salam Harianto tercatat sebagai Ketua DPC PKB pertama, sementara Hasan Bado dipercaya sebagai Wakil Ketua DPC sekaligus salah satu deklarator PKB di Polmas.

Momentum politik kemudian mengantarnya ke Muktamar PBNU di Kediri. Dari forum itulah ia mendapat dua mandat sekaligus: Ketua DPC PKB Polmas dan Anggota DPRD Polmas.

Namun, ia memilih fokus sebagai ketua DPC, sehingga kursi legislatif beralih kepada Muslimin Halin.

Pada pemilu reformasi pertama, PKB memperoleh satu kursi DPRD melalui Salam Harianto. Namun aturan pemerintah yang melarang PNS berpolitik membuat Salam harus memilih.

Ia memilih tetap menjadi PNS, sehingga mandat ketua DPC dan anggota DPRD kembali diberikan kepada Hasan Bado. Meski begitu, Hasan tetap hanya menerima amanah sebagai Ketua DPC, sementara kursi DPRD tetap diberikan kepada Muslimin Halin.

Di masa kepemimpinannya sebagai Ketua DPC, Hasan Bado menggelar perayaan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-5 di Pondok Pesantren Al-Ihsan, binaannya di Kanang, dan menghadirkan Ketua DPP PKB saat itu, Dr. Alwi Shihab.

Ketika konflik pemekaran Mamasa pecah, masyarakat Mambi yang kontra melakukan pengungsian. Hasan Bado mengambil inisiatif besar: mengundang langsung Presiden ke-4 RI, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), untuk menemui para pengungsi Mambi dan berdialog dengan warga transmigran di Wonomulyo.

Tak lama setelah itu, Ketua DPW PKB Sulsel, Syekh Rahim Assagab, meminta Hasan menggantikan Muslim Halin di DPRD karena alasan ketidakaktifan. Hasan menolak, tetapi DPW menggelar pleno tanpa sepengetahuannya dan menetapkannya sebagai anggota DPRD.

Keputusan itu baru diketahui Hasan ketika tiga pimpinan DPRD—Yusuf Tuali, Aco Majid, dan Mustamin Baddolo—datang ke rumahnya untuk menjemputnya menghadiri pelantikan.

Saat H. Miblihuddin memimpin DPW PKB Sulsel, Hasan kembali dipercaya membackup kedatangan Alwi Shihab dalam pelantikan DPC PKB Mamasa yang diketuai Viktor Faotonanan. Pada forum itu, lahirlah deklarasi “Pendeta-Kyai Bersatu”.

Seiring berdirinya Provinsi Sulawesi Barat, Hasan kembali terpilih sebagai anggota DPRD Polman. Ia juga didekati Ketua DPW PKB Sulbar saat itu, Usman Sadikin (Ancu), yang beberapa kali meminta Hasan bersedia menjadi ketua DPW PKB Sulbar.

Hasan selalu menolak, hingga akhirnya Andi Mualim Ramli, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, memanggilnya ke DPP PKB dan langsung menyerahkan SK penunjukan Ketua DPW PKB Sulbar tanpa proses Muswil.

Masa kepengurusan itu bahkan diperpanjang hingga tiga kali oleh DPP karena penilaiannya terhadap kinerja Hasan Bado.

Pada forum ketua wilayah di DPP, Hasan menyampaikan evaluasi penting: PKB Sulbar dua kali gagal mengirim kader ke DPR RI. Dengan rendah hati, ia menyampaikan bahwa dirinya harus "tahu diri dan mengukur kemampuan". Ia kemudian memilih mundur secara terhormat dari jabatan Ketua DPW PKB Sulbar.

Hasan bahkan mengusulkan salah satu tokoh kepala daerah untuk menjadi ketua DPW berikutnya. Namun DPP memilih kader lain yang dinilai berpotensi mendongkrak perolehan kursi DPR RI dari Sulbar.

Sebagai bentuk legacy, Hasan sempat mewakafkan tanah seluas 300 meter persegi yang berjarak sekitar 200 meter dari Kantor DPRD Sulbar untuk pembangunan kantor permanen PKB.

Ia memastikan dana partai saat itu mencapai sekitar Rp1,7 miliar, dan ia hanya meminta Rp700–800 juta untuk pembangunan kantor tiga lantai.

Namun rencana itu tidak terwujud. Maka niat wakaf tanah tersebut ia cabut kembali.

Hasan memaparkan bahwa pada Pemilu 2014 ia berhasil mengajak tokoh pendidikan Sulbar, Drs. H. Ahmad Topan, sebagai calon DPR RI. Ahmad Topan meraih lebih dari 38 ribu suara pribadi, dan PKB meraih total suara sekitar 60 ribu. PKB berada di urutan kelima, kalah kursi dari PAN dengan 79 ribu suara.

Pada Pemilu berikutnya hingga 2024, Hasan tetap mengusulkan agar Ahmad Topan kembali diusung. Namun rekomendasinya tidak pernah diwujudkan partai.

Bahkan di 2024, ia sempat berkomunikasi dengan Ajbar Abdulkadir untuk maju sebagai calon DPR RI dari PKB. Ajbar menyatakan kesiapan, namun kemudian berpindah ke PAN dan akhirnya terpilih ke Senayan.

Di akhir pernyataannya, Hasan menegaskan bahwa selama memimpin DPW PKB Sulbar, ia tidak pernah sekalipun membebankan kontribusi dalam bentuk apa pun kepada anggota DPRD, baik untuk kegiatan maupun atribut partai. Sebaliknya, ia justru rutin membagikan atribut untuk kader dan simpatisan.

Narasi perjalanan Hasan Bado bukan hanya rekam jejak politik seorang tokoh senior PKB, tetapi juga refleksi tentang loyalitas, dinamika internal, dan tantangan membangun kaderisasi di Sulawesi Barat.

Momentum Muswil PKB Sulbar 2025 menjadi ruang evaluasi penting bagi partai untuk menatap pemilu mendatang dengan lebih matang.

Editor : Huzair.zainal