Ekonomi Jalan, Ibadah Jangan Terganggu: PMII Polman Kritik Lokasi Festival UMKM

POLEWALI MANDAR,iNewsPolman.id – Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polewali Mandar (Polman), Dirman, melayangkan kritik tajam terhadap Bupati Polewali Mandar terkait penentuan lokasi Festival UMKM yang dinilai tidak tepat dan berpotensi mengganggu aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan.

Menurut Dirman, Ramadan bukan sekadar bulan biasa, melainkan momentum sakral bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas spiritual melalui salat berjamaah, tadarus, serta berbagai amalan ibadah lainnya. 

Menggelar festival yang menghadirkan keramaian, aktivitas komersial, dan mobilitas massa di titik yang berdekatan dengan pusat ibadah dinilai sebagai bentuk kurangnya kepekaan terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat.

Foto iNewsPolman. Lokasi Festival MARADIKA QRIS RAMADAN...

Dirman menegaskan, PMII Polman tidak menolak pelaksanaan Festival UMKM maupun program digitalisasi QRIS. Kritik tersebut, kata dia, bukan bentuk penolakan terhadap pembangunan ekonomi, melainkan peringatan agar pemerintah memperhatikan etika dalam penggunaan ruang publik, khususnya di bulan Ramadan.

“Pemerintah daerah seharusnya mampu memisahkan ruang sakral ibadah dari ruang komersial yang berpotensi mengganggu kekhusyukan umat,” tegasnya.

PMII Polman mempertanyakan alasan tidak dipindahkannya kegiatan tersebut ke Sport Center Polewali Mandar yang secara fungsi memang dirancang untuk aktivitas publik dan ekonomi. Lokasi tersebut dinilai lebih representatif, memiliki kapasitas memadai, serta tidak bersinggungan langsung dengan aktivitas ibadah masyarakat.

Keputusan tetap menggelar festival di lokasi yang dianggap sensitif, menurut Dirman, justru memunculkan kesan bahwa aspek seremonial lebih diutamakan dibanding penghormatan terhadap nilai religius masyarakat.

Selain mengkritik Bupati, PMII Polman juga menyoroti Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Polewali Mandar yang dinilai kurang bijak membaca situasi sosial di tengah momentum Ramadan. Sebagai pejabat teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, seharusnya terdapat pertimbangan matang terhadap dampak sosial dan kultural yang mungkin timbul.

“Kebijakan publik tidak boleh hanya mengejar capaian program tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat,” ujarnya.

Atas dasar itu, PMII Polman secara tegas meminta Bupati Polewali Mandar segera memindahkan lokasi kegiatan ke tempat yang lebih layak dan tidak mengganggu aktivitas ibadah. Langkah cepat dan tegas dari kepala daerah dinilai penting untuk meredam polemik serta menunjukkan keberpihakan terhadap nilai-nilai religius masyarakat.

Tak hanya itu, PMII Polman juga mendesak Ketua DPRD Polewali Mandar untuk tidak bersikap pasif. Sebagai lembaga pengawasan, DPRD dinilai memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai aspirasi masyarakat. DPRD diharapkan segera memanggil pihak terkait dan mengevaluasi keputusan penentuan lokasi kegiatan tersebut.

Kritik ini menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi, termasuk digitalisasi UMKM, harus tetap berjalan seiring dengan sensitivitas sosial. Ramadan adalah bulan yang harus dihormati, dan pemerintah daerah dituntut tidak hanya progresif dalam program, tetapi juga arif dan peka dalam implementasinya.

Editor : Huzair.zainal