Tangis Lansia Pecah di Kantor Kelurahan: Hak BLTS Rp900 Ribu Hilang Tanpa Alasan

POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Rp900 ribu di Kabupaten Polewali Mandar kembali menjadi sorotan tajam. Program yang seharusnya menyasar warga miskin dan kelompok rentan justru dinilai tidak tepat sasaran.

Sejumlah lansia yang hidup dalam kondisi memprihatinkan tak terdata sebagai penerima, sementara warga yang masih produktif dan terlihat mampu justru menerima undangan bantuan dengan mudah.

Hapida (62), seorang penjual buras yang hidup dalam desakan ekonomi, datang ke kantor kelurahan dengan langkah tertatih. Wajahnya penuh harap, berharap kembali mendapat BLTS seperti tahun sebelumnya.

Penghasilan kecil dari berjualan buras dan pekerjaan suami sebagai buruh lepas tak cukup menjamin kelangsungan hidup mereka.

“Tahun lalu masih dapat, tapi sekarang sudah tidak ada lagi,” ucapnya lirih sambil menahan air mata. Jum’at (28/11)

Tak jauh dari Hapida, nenek renta lainnya, Nurhaeni (65), hanya bisa pasrah. Hidup di rumah kontrakan bersama dua anaknya yang juga serba kekurangan, ia datang dengan pakaian sederhana dan langkah perlahan. “Nama saya juga tidak ada,” ujarnya pelan, mata menunduk menahan kecewa.

BLTS Rp900 ribu yang bagi sebagian orang terlihat kecil, bagi para lansia seperti mereka adalah harapan hidup—untuk membeli beras, obat, dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Ironi mencuat ketika di tempat yang sama, puluhan warga berpenampilan rapi, masih berusia produktif, bahkan datang mengendarai sepeda motor, melenggang menerima undangan bantuan.

Pemandangan ini menambah luka dan rasa ketidakadilan yang dirasakan para lansia yang benar-benar membutuhkan.

Sebelumnya, Subaeda—seorang lansia yang hidup seorang diri—juga mengalami hal serupa: tak masuk dalam daftar penerima BLTS.

Fenomena ini menegaskan bahwa carut-marut data penerima bantuan bukan kejadian tunggal, tetapi persoalan sistemik.

Penyaluran BLTS di Polewali Mandar dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun hingga kini, tidak ada satu pihak pun yang berdiri memberikan penjelasan komprehensif terkait:

• Mengapa data penerima berubah drastis?
• Siapa yang memverifikasi kelayakan penerima?
• Mengapa warga rentan justru terlewat?

Di tengah saling lempar tanggung jawab, para lansia hanya bisa menunggu kejelasan. Yang mereka miliki hanya harapan yang kian menipis—sementara bantuan yang seharusnya menjadi penyangga hidup mereka terus menjauh.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah daerah perlu:

• Melakukan verifikasi ulang data penerima secara transparan
• Mengutamakan lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrem
• Melibatkan RT/RW dan tokoh masyarakat dalam pendataan riil di lapangan
• Membuka kanal pengaduan publik yang mudah diakses

BLTS bukan sekadar program bantuan sosial. Ia adalah hak atas kehidupan layak, terutama bagi para lansia yang telah menghabiskan sisa tenaga untuk bertahan hidup di tengah kerasnya ekonomi.

Di balik nama-nama yang tak tercantum, ada cerita hidup yang getir.
Ada harapan yang sedang menunggu diperjuangkan.

Dan ada amanah negara yang harus dikembalikan kepada mereka yang benar-benar berhak.

Editor : Huzair.zainal