Ajbar Abdul Kadir Ajak Tani Muda TAMPAN Ikut Kaji Sistem Pemilu 2029

POLEWALI MANDAR,iNewsPolman.id – Meski Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 masih akan digelar empat tahun lagi, wacana mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaannya mulai mencuat.

Beberapa isu yang mulai dibahas antara lain usulan agar Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta kemungkinan penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif.

Baca Juga

Safari GEMARIKAN di Polewali Mandar: 500 Paket Ikan Bergizi Dibagikan untuk Cegah Stunting

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus anggota Badan Penganggaran MPR, Ajbar Abdul Kadir, menilai sistem proporsional tertutup bisa menjadi bahan pertimbangan.

“Secara pribadi, saya setuju dengan sistem proporsional terbuka. Dengan syarat, di hulunya—yaitu partai—menerapkan sistem konvensi terbuka,” ujar Ajbar dalam kegiatan Evaluasi dan Penguatan Program dan Kegiatan MPR di Hotel Bumi Raya, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (7/10/2025).

Ajbar menjelaskan, sistem konvensi terbuka dalam partai politik memungkinkan kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda untuk ikut berkompetisi.

“Partai harus membuka peluang selebar-lebarnya agar semua anak muda bisa mendaftar. Namun, pendaftarannya harus dilakukan empat tahun sebelum Pemilu, bukan satu tahun. Supaya ada waktu berproses, berjuang, dan benar-benar menunjukkan kesungguhan menjadi wakil rakyat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ajbar juga memaparkan fungsi tiga badan kelengkapan MPR, yakni Badan Sosialisasi, Badan Kajian, dan Badan Penganggaran.

“Di Badan Sosialisasi ada kegiatan sosialisasi daerah pemilihan, undangan dari ormas, hingga sosialisasi komunitas. Jadi, kalau ada yang ingin menyampaikan gagasan tentang empat pilar kebangsaan, bisa langsung dikonsolidasikan,” jelasnya.

Baca Juga

Safari GEMARIKAN di Polewali Mandar: 500 Paket Ikan Bergizi Dibagikan untuk Cegah StuntingPOLEWALI M

Ia menambahkan, Badan Kajian berfungsi menampung aspirasi dan masukan masyarakat, termasuk usulan terkait skema Pemilu 2029, sementara Badan Penganggaran memiliki kegiatan seperti sarasehan dan sosialisasi untuk menjaring aspirasi publik.

“Fungsinya sama, yakni menerima masukan masyarakat. Contohnya soal upaya mencapai swasembada pangan,” imbuh Ajbar.

Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Program dan Kegiatan MPR ini diikuti puluhan peserta dan juga bekerja sama dengan Tani Muda Pejuang Amanat Nasional (TAMPAN).

Editor : Huzair.zainal