Tukin ASN Diduga Raib, 4 “Matahari Kembar” Disebut Kendalikan Proyek di Polman

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Dalam sehari, pintu gerbang Kantor Bupati Polewali Mandar (Polman) menjadi pusat gelombang protes dengan dua aksi unjuk rasa berbeda isu, Senin (11/8/2025).

Aksi pertama digelar mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polman.

Mereka menuntut proses pencalonan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polman dilakukan secara terbuka, transparan, dan bebas intervensi politik.

Menurut mereka, jabatan strategis tersebut tidak boleh dipolitisasi demi kepentingan kelompok tertentu.

Tak berselang lama, aksi kedua datang dari Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPARI) yang dipimpin Koordinator Lapangan, Zubair.

Dalam orasinya, Zubair mengungkap dugaan penyelewengan anggaran yang berdampak pada tidak tersalurnya Tunjangan Kinerja (Tukin) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polewali Mandar selama ini.

“Di APBD Polman setiap tahun tertuang anggaran Tukin ASN, tapi mereka tidak pernah menikmatinya. Saat Pj. Bupati H. Hamzi menjabat, SK pembayaran sudah ada, tapi anggarannya menguap entah ke mana,” tegas Zubair di hadapan massa.

Zubair juga menyoroti Bupati H. Samsul Mahmud yang dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 menandatangani pertanggungjawaban mutlak penggunaan anggaran.

Menurutnya, hal itu berarti ikut bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan realisasi anggaran 2024 yang direkomendasikan BPK.

Ia menilai kebijakan Samsul Mahmud membebankan utang ke APBD untuk melunasi kewajiban bermasalah tidak tepat.

Seharusnya, kata Zubair, tanggung jawab itu dibebankan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, agar APBD tidak terbebani utang tambahan.

“Jangan sampai hak ASN dan masyarakat digerogoti. Ini buktinya ada mafia anggaran di Pemda Polman,” seru Zubair.

Tak hanya itu, ia menuding ada pihak yang mengendalikan proyek-proyek pemerintah, termasuk di Dinas Pendidikan, melalui kelompok yang disebutnya ‘empat matahari kembar’.

Menurutnya, proyek-proyek di Polman tertahan karena menunggu ‘kondisi’ dari kelompok tersebut, membuat buruh bangunan kehilangan mata pencaharian.

Zubair menegaskan, seluruh dugaan ini akan dibawa ke jalur hukum.

Dua aksi ini berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat kepolisian. Meski isu yang diangkat berbeda, keduanya sama-sama menyoroti transparansi, akuntabilitas tata kelola pemerintahan, dan dugaan praktik korupsi di Pemkab Polman.

Publik kini menunggu pembuktian dari jargon “Polman Lebih Baik”. Aparat penegak hukum (APH) didesak untuk mengusut tuntas dugaan mafia anggaran di tubuh Pemkab Polman.

Editor : Huzair.zainal