Mencari Nahkoda Birokrasi Polewali Mandar: Ujian Diam-diam di Balik Pansel

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Di tengah arus perubahan birokrasi, Kabupaten Polewali Mandar kini berada di titik krusial. Panitia Seleksi (Pansel) tengah bekerja dalam senyap namun intens, menyaring calon-calon pejabat strategis yang akan menjadi ujung tombak pemerintahan daerah ke depan.

Namun lebih dari sekadar mengisi jabatan, proses ini merupakan momentum mencari nahkoda, bukan sekadar penumpang birokrasi.

Menurut pengamat kebijakan publik dan akademisi, Muh. Sukri, proses seleksi ini tak bisa dilihat hanya dari sisi administratif. Rabu (21/5/25)

“Seorang pemimpin birokrasi harus mampu membaca arah angin perubahan. Ia bukan hanya tahu regulasi, tapi juga memahami realitas sosial, anggaran, serta nilai integritas,” ujarnya dalam analisis bertajuk Di Balik Pansel: Mencari Nahkoda Administratif Polewali Mandar.

Pansel bukan hanya menjadi lembaga administratif, tetapi berfungsi sebagai penjaga gerbang arah baru. Transparansi dan akuntabilitas proses seleksi menjadi nyawa kepercayaan publik.

Dalam konteks ini, jabatan bukanlah hadiah loyalitas, tetapi hasil dari kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang teruji.

Proses seleksi tengah berlangsung di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jabatan-jabatan strategis yang diperebutkan menyimpan tanggung jawab besar untuk membawa arah birokrasi daerah menuju era baru: lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun berlangsung tanpa sorotan besar, tahapan seleksi sudah berjalan dan tengah memasuki fase penting: pengujian kapasitas sekaligus komitmen moral calon pejabat. Hasilnya akan menentukan wajah pemerintahan Polewali Mandar ke depan.

Muh. Sukri mengibaratkan birokrasi seperti perahu sande, perahu kecil pesisir Mandar yang lincah namun kokoh menghadapi gelombang.

“Birokrasi kita tidak harus besar, tapi harus punya arah. Harus berani mengambil keputusan saat angin berubah,” tegasnya.

Polewali Mandar tak boleh lagi dikuasai oleh birokrat yang pasif, tapi harus dipimpin oleh mereka yang berani membuka jalan perubahan.

Pansel harus menjadi pelabuhan uji yang adil dan transparan. Seleksi tidak boleh hanya menilai kompetensi teknis, tetapi juga visi, keberanian moral, dan kesanggupan calon pejabat untuk mendobrak kultur birokrasi lama yang lamban, elitis, dan tertutup.

Visi tentang digitalisasi pelayanan, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat harus menjadi indikator utama dalam penilaian.

Tulisan ini merupakan hasil interpretasi terhadap pandangan akademisi dan pengamat kebijakan publik, Muh. Sukri, tentang dinamika birokrasi di Polewali Mandar.

Kami memandang bahwa proses seleksi pejabat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga ruang partisipasi publik.

Masyarakat perlu mengawal agar jabatan publik tidak jatuh ke tangan yang salah—agar perahu birokrasi Polewali Mandar benar-benar berlayar menuju arah baru.

Editor : Huzair.zainal