Demo Soal Anggaran Kesehatan, Ini Penjelasan Lengkap Kepala Dinas Kesehatan Polman

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar, dr. Mustaman, memberikan klarifikasi terkait tuntutan massa aksi dari aktivis antikorupsi yang meminta Bupati mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan. Massa menduga adanya penggunaan anggaran yang tidak wajar dalam sejumlah program sejak tahun 2023 hingga 2024.

Dalam keterangannya kepada iNewsPolman.id, dr. Mustaman menegaskan bahwa sebagian besar program kerja Dinas Kesehatan merupakan program dari pemerintah pusat, bukan inisiatif daerah. Program tersebut antara lain mencakup pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), alat antropometri, dan instalasi air bersih untuk fasilitas kesehatan.

“PLTS yang kami adakan bukan berupa lampu, melainkan pembangkit listrik tenaga surya yang membantu Puskesmas mengurangi beban tagihan listrik dari PLN. Saat ini, sebagian daya listrik di Puskesmas disuplai dari PLTS tersebut. Ini adalah program pusat untuk seluruh daerah di Indonesia, bukan hanya Polewali Mandar,” jelas dr. Mustaman.

Terkait pengadaan alat antropometri, ia membenarkan bahwa ada satu alat digital yang sempat dipertanyakan oleh kader Posyandu. Namun, alat tersebut tidak mencapai nilai Rp200 juta dan dimaksudkan untuk mendukung penanganan stunting. “Kader sebelumnya memang menggunakan alat manual. Saat ini, yang dibutuhkan hanyalah pendampingan lebih lanjut dalam penggunaan alat digital tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, instalasi air bersih yang dipasang di beberapa Puskesmas juga merupakan program dari pemerintah pusat. Program ini bertujuan menyediakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari hingga konsumsi langsung. “Dengan adanya instalasi ini, Puskesmas tidak perlu lagi membeli air galon dari luar,” ungkap dr. Mustaman.

Menanggapi polemik terkait data penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS, dr. Mustaman menegaskan bahwa kewenangan penentuan data penerima kini berada di Dinas Sosial. “Tugas Dinas Kesehatan hanya melakukan pembayaran iuran setelah data diverifikasi oleh Dinas Sosial dan BPJS,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa hampir semua program kerja tersebut dilaksanakan pada tahun-tahun sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. “Termasuk pengadaan alat antropometri yang menjadi temuan BPK, dianggarkan pada tahun sebelum saya menjabat. Namun, pelaksanaannya memang bertepatan dengan awal saya mulai bertugas di Dinas Kesehatan,” tutupnya.

Dengan penjelasan ini, dr. Mustaman berharap tidak ada lagi kesalahpahaman terkait program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Polewali Mandar.

Editor : Huzair.zainal