Ricuh Aksi Demo di Polman, Mahasiswa Tuntut Evaluasi dan Audit PDAM & Rumah Kemasan

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id –– Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar berlangsung panas dan sempat ricuh di depan kantor Bupati Polman, Senin (21/4/25).
Salah satu anggota Satpol PP tersungkur saat berusaha memadamkan api dari ban yang dibakar demonstran.
Aksi dimulai dari kantor PDAM Polewali Mandar, dilanjutkan ke kantor DPRD, dan berakhir di halaman kantor Bupati Polman.
Suasana memanas ketika pengunjuk rasa berhasil memasuki halaman kantor bupati yang terlihat lengang dan hanya dijaga minim aparat.
Di sana, massa membakar ban sebagai simbol protes atas ketidakjelasan pengelolaan BUMD.
Ketegangan memuncak saat Kasatpol PP Arifin Ilham menegur aksi pembakaran tersebut. Teguran itu mendapat perlawanan dari massa aksi yang menyebabkan saling dorong, hingga akhirnya salah satu anggota Satpol PP terjatuh.
Ketua PK PMII IAI DDI POLMAN, Ali Wardana, dihadapan awak media menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran vital dalam pembangunan daerah, namun faktanya di Kabupaten Polewali Mandar, keberadaan BUMD justru menimbulkan tanda tanya besar.
PDAM dan Rumah Kemasan disebut tidak transparan dalam pengelolaan anggaran.
"BUMD seharusnya menjadi solusi atas persoalan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Tapi hari ini, PDAM dan Rumah Kemasan justru menjadi sumber masalah baru karena ketidakjelasan pengelolaan keuangannya," tegas Ali.
Massa aksi menyampaikan empat tuntutan utama:
Meski sempat memanas, aksi akhirnya bubar dengan tertib setelah Kasatpol PP Arifin Ilham memberikan jaminan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan langsung kepada Bupati Polewali Mandar.
“Saat ini Bupati sedang menghadiri kegiatan di tempat lain. Insya Allah, besok aspirasi ini akan kami sampaikan,” ucap Arifin kepada peserta aksi.
Ia juga mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dianggap sebagai bagian dari kontrol sosial dan garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran.
“Saya paham, mahasiswa itu ilmiah. Mereka tidak ingin daerahnya rusak. Saya juga benci terhadap korupsi. Bayangkan kalau pejabat korup, maka pembangunan jadi mandek. Di daerah kita saja, tunjangan kinerja (tukin) tidak ada, sementara di daerah lain ada,” ungkapnya.
Arifin juga menambahkan, dirinya salut kepada mahasiswa yang berani bersuara lantang demi perbaikan tata kelola pemerintahan. “Mahasiswa hari ini adalah pemimpin masa depan. Terus suarakan kebenaran.”
Belum ada tanggapan resmi dari pemkab polman terkait PDAM maupun UPTD Rumah Kemasan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Daerah Polewali Mandar dalam menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan melakukan pembenahan di tubuh BUMD demi tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id –– Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar berlangsung panas dan sempat ricuh di depan kantor Bupati Polman, Senin (21/4/25).
Salah satu anggota Satpol PP tersungkur saat berusaha memadamkan api dari ban yang dibakar demonstran.
Aksi dimulai dari kantor PDAM Polewali Mandar, dilanjutkan ke kantor DPRD, dan berakhir di halaman kantor Bupati Polman.
Suasana memanas ketika pengunjuk rasa berhasil memasuki halaman kantor bupati yang terlihat lengang dan hanya dijaga minim aparat.
Di sana, massa membakar ban sebagai simbol protes atas ketidakjelasan pengelolaan BUMD.
Ketegangan memuncak saat Kasatpol PP Arifin Ilham menegur aksi pembakaran tersebut. Teguran itu mendapat perlawanan dari massa aksi yang menyebabkan saling dorong, hingga akhirnya salah satu anggota Satpol PP terjatuh.
Ketua PK PMII IAI DDI POLMAN, Ali Wardana, dihadapan awak media menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran vital dalam pembangunan daerah, namun faktanya di Kabupaten Polewali Mandar, keberadaan BUMD justru menimbulkan tanda tanya besar.
PDAM dan Rumah Kemasan disebut tidak transparan dalam pengelolaan anggaran.
"BUMD seharusnya menjadi solusi atas persoalan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Tapi hari ini, PDAM dan Rumah Kemasan justru menjadi sumber masalah baru karena ketidakjelasan pengelolaan keuangannya," tegas Ali.
Massa aksi menyampaikan empat tuntutan utama:
Meski sempat memanas, aksi akhirnya bubar dengan tertib setelah Kasatpol PP Arifin Ilham memberikan jaminan bahwa aspirasi mahasiswa akan disampaikan langsung kepada Bupati Polewali Mandar.
“Saat ini Bupati sedang menghadiri kegiatan di tempat lain. Insya Allah, besok aspirasi ini akan kami sampaikan,” ucap Arifin kepada peserta aksi.
Ia juga mengapresiasi sikap kritis mahasiswa yang dianggap sebagai bagian dari kontrol sosial dan garda terdepan dalam memperjuangkan kebenaran.
“Saya paham, mahasiswa itu ilmiah. Mereka tidak ingin daerahnya rusak. Saya juga benci terhadap korupsi. Bayangkan kalau pejabat korup, maka pembangunan jadi mandek. Di daerah kita saja, tunjangan kinerja (tukin) tidak ada, sementara di daerah lain ada,” ungkapnya.
Arifin juga menambahkan, dirinya salut kepada mahasiswa yang berani bersuara lantang demi perbaikan tata kelola pemerintahan. “Mahasiswa hari ini adalah pemimpin masa depan. Terus suarakan kebenaran.”
Belum ada tanggapan resmi dari pemkab polman terkait PDAM maupun UPTD Rumah Kemasan.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Daerah Polewali Mandar dalam menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan melakukan pembenahan di tubuh BUMD demi tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.
Editor : Huzair.zainal