Bupati Polman Diduga Alergi Demonstran, Massa Aksi Kecewa Sang Kepala Daerah Kabur

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Kekecewaan melanda massa aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polewali Mandar setelah Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, kembali tak menemui demonstran yang berunjuk rasa di depan kantornya, Kamis (6/3/2025).

Aksi ini juga didukung oleh Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA RI), Zubair, yang turut menyayangkan sikap bupati tersebut.

Massa aksi yang terdiri dari GMNI Polewali Mandar dan berbagai elemen lainnya merasa kecewa karena melihat langsung bupati meninggalkan kantor melalui pintu samping menggunakan mobil dinasnya.

Ini menjadi kali kedua dalam masa kepemimpinannya H. Samsul Mahmud tidak menemui demonstran, meski saat itu sedang berada di kantornya.

Zubair selaku Ketua LKPA RI menegaskan bahwa massa aksi melihat kendaraan dinas bupati, Randis DC 1, berada di samping kantor sebelum akhirnya melaju keluar meninggalkan lokasi.

“Kami sangat menyayangkan sikap bupati yang seolah menghindari massa. Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi rakyat,” ujarnya.

Dalam aksinya, massa membawa tema “Polman AFK”, sebuah istilah dari dunia game yang berarti Away From Keyboard, sebagai sindiran bahwa Pemda Polman hanya diam dan tidak bekerja secara nyata.

Korlap aksi, Bung Bolang, menyampaikan beberapa tuntutan yang diajukan demonstran:

1. Mencopot Kasatpol PP yang dinilai tidak becus dalam menindak ritel modern ilegal.
2. Menghentikan perizinan ritel modern baru di Polewali Mandar.
3. Memperbaiki infrastruktur jalan di daerah terpencil.
4. Mencopot Pj Sekda terkait SK yang sempat diterbitkan meski sudah dianulir.
5. Mengusut dugaan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dana Rp600 juta di bagian umum tahun 2025.
6. Mencopot Plt Kabag Umum karena dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran uang persediaan (UP) yang kini dilaporkan ke kejaksaan.

Setelah beberapa perwakilan massa diterima audiensi oleh Kepala Dinas PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kasatpol PP, kekecewaan semakin bertambah. Pasalnya, jawaban yang diberikan dianggap tidak solutif.

“Kami kecewa dengan Satpol PP yang malah mengeluh soal keterbatasan anggaran dalam menegakkan perda. Ini tugas mereka, bukan alasan untuk tidak bekerja. Kami menilai mereka hanya mau bekerja jika ada bayaran tambahan, padahal mereka sudah digaji negara,” tegas Bung Baraq, Ketua GMNI Polewali Mandar.

Aksi demonstrasi ini memperlihatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dianggap lamban dan kurang responsif.

Demonstran menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan Pemda hingga tuntutan mereka dipenuhi.

“Sikap bupati yang menghindar hanya akan menambah ketidakpercayaan publik. Seorang pemimpin seharusnya berani menghadapi rakyat, bukan malah menghindar,” pungkas Bung Baraq.

Sementara Zubair, Ketua LKPA, berharap pada aksi berikutnya, Pak Bupati tetap berada di kantor agar tidak menimbulkan dugaan menghindari tanggung jawab atau anti-kritik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bupati Polewali Mandar terkait alasan dirinya tidak menemui demonstran.

Editor : Huzair.zainal