Megawati Instruksikan Kader PDIP Tak Hadiri Retreat Kemendagri Usai Hasto Ditahan KPK

JAKARTA, iNewsPolman.id – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari PDIP agar tidak menghadiri kegiatan retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli.

"Betul (ada surat instruksi Megawati)," ujar Guntur saat dikonfirmasi pada Kamis (20/2/2025).

Dalam surat yang ditandatangani langsung oleh Megawati, PDIP meminta semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai tersebut untuk menunda keberangkatan ke Magelang, bahkan jika mereka sudah dalam perjalanan, agar segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.

"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," demikian bunyi isi surat tersebut.

Tak hanya itu, instruksi juga meminta agar seluruh kader tetap berkomunikasi aktif dan siaga terhadap panggilan dari pimpinan partai.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," lanjut perintah dalam surat tersebut.

Keputusan ini diambil setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam kasus yang masih dalam penyelidikan.

Dalam surat instruksi, Megawati menyebut bahwa penahanan ini sebagai bentuk kriminalisasi hukum terhadap salah satu petinggi partai.

"Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis 20 Februari 2025, khususnya terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi," demikian isi surat tersebut.

Penahanan Hasto oleh KPK menjadi sorotan publik dan memicu berbagai spekulasi terkait dampaknya terhadap konstelasi politik nasional.

PDIP menilai bahwa langkah ini memiliki unsur politis, meskipun KPK menyatakan proses hukum dilakukan secara profesional.

Keputusan Megawati untuk menarik semua kepala daerah PDIP dari kegiatan Kemendagri menunjukkan sikap politik tegas dari partai banteng moncong putih tersebut dalam merespons situasi ini.

Apakah ini akan berujung pada ketegangan antara PDIP dan pemerintah, atau justru membuka ruang negosiasi politik baru? Semua masih menjadi teka-teki yang dinanti perkembangannya.

Tetap ikuti perkembangan berita terkini hanya di iNews!

Editor : Huzair.zainal