PMII Kritisi Bimtek DPRD Polewali Mandar di Tengah Defisit Anggaran: Pemborosan atau Kebutuhan?

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Polewali Mandar menyampaikan kritik tajam terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar yang baru-baru ini mengadakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di luar daerah pada Selasa, (18/2).

Kritik ini muncul di tengah kondisi anggaran daerah yang sedang mengalami defisit besar dan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi pengelolaan anggaran negara dan daerah.

Dirman, Ketua Cabang PMII Polewali Mandar, menilai bahwa keputusan DPRD untuk melakukan kegiatan Bimtek keluar daerah tidak tepat dalam situasi keuangan daerah yang sedang terpuruk.

“Apalagi dengan adanya Inpres Nomor 1 yang menegaskan pentingnya efisiensi belanja anggaran, kegiatan seperti Bimtek luar daerah seharusnya ditunda atau diganti dengan kegiatan yang lebih relevan dan tidak membebani anggaran,” ujar Dirman.

Polewali Mandar saat ini tengah menghadapi defisit anggaran yang signifikan, bahkan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk PMII, yang mendesak agar para wakil rakyat lebih bijak dalam menggunakan anggaran daerah.

“Sebagai wakil rakyat, DPRD seharusnya mempertimbangkan kondisi daerah dan prioritas pengelolaan anggaran, terlebih dengan adanya defisit yang sangat besar. Kegiatan Bimtek keluar daerah, apalagi dengan membawa keluarga, jelas sangat tidak tepat,” tambah Dirman dengan tegas.

Dirman juga mengingatkan bahwa Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan jelas menginstruksikan semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk menghemat belanja negara dan daerah.

Inpres tersebut mengingatkan bahwa segala kegiatan yang tidak mendesak dan bisa dilaksanakan dengan biaya lebih murah, harus dikurangi atau dialihkan.

“Bimtek keluar daerah yang tidak jelas manfaatnya, seharusnya tidak dilakukan jika kita mematuhi arahan dari Presiden. Seharusnya DPRD bisa lebih kreatif dan efisien dalam mengelola kegiatan mereka, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam daerah,” terang Dirman.

Meskipun mengkritik kegiatan tersebut, PMII mengharapkan agar setelah kegiatan Bimtek di Yogyakarta selesai, DPRD Kabupaten Polewali Mandar dapat memberikan transparansi tentang materi dan hasil yang diperoleh selama kegiatan tersebut.

“Kami ingin agar apa yang didapat dari Bimtek itu bisa diaplikasikan dengan baik di daerah kita dan tentunya bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat Polewali Mandar,” ungkap Dirman.

PMII juga berharap agar DPRD segera melaporkan hasil Bimtek tersebut kepada masyarakat secara terbuka, agar anggaran yang digunakan tidak menjadi sia-sia dan bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Kritikan ini bukan hanya soal pemborosan anggaran, tetapi juga soal tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap wakil rakyat.

Di tengah defisit anggaran yang melanda, PMII berharap DPRD Kabupaten Polewali Mandar dapat lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yang melibatkan penggunaan anggaran daerah.

Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan pemanfaatan anggaran dapat lebih optimal dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Apa pendapat Anda? Ikuti terus perkembangan berita Polewali Mandar hanya di iNewsPolman.id

Editor : Huzair.zainal