Badai Utang dan Kebocoran Anggaran: APH Polewali Mandar Disorot Aktivis LKPA-RI

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Polemik dugaan kebocoran anggaran di Kabupaten Polewali Mandar tahun anggaran 2023 terus menjadi perhatian publik. Beban utang yang menggunung akibat kebocoran anggaran kini menjadi tantangan besar bagi Pj. Bupati Ilham Borahima di tahun 2024. Kamis, (19/12/24)

Aktivis Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI), Zubair, kembali menyuarakan kritik tajam terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) yang dianggap mandul dalam menindaklanjuti kasus ini.

Dalam konferensi pers yang digelar Kamis 19 desember pukul 15.00 WITA, Zubair melontarkan kekecewaannya atas kinerja APH di Polewali Mandar dan Sulawesi Barat.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah laporan terkait dugaan penyimpangan anggaran telah dilayangkan ke kepolisian, kejaksaan negeri, bahkan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, lengkap dengan bukti dan data pendukung. Namun, hingga kini, tidak ada progres penanganan yang signifikan.

Zubair menyoroti beberapa kasus besar yang terkesan mandek di tangan APH. Salah satu yang mencuat adalah dugaan penyimpangan pada program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2023 di Dinas Perumahan dan Pertanahan (Disrumkitan), yang bahkan menyebabkan seorang kepala bidang mengundurkan diri karena proyek tersebut dinilai dipaksakan. Selain itu, ia menyoroti:

• Kasus BLUD di RSUD Andi Depu, termasuk pinjaman sebesar Rp8 miliar yang tidak jelas peruntukannya.
• Pengadaan alat kesehatan (alkes) di Dinas Kesehatan, yang pengadaannya sempat ditolak oleh sejumlah Puskesmas.
• Dana KONI di Dispora yang diduga bermasalah.
• Proyek SPAN DAK di Dinas PUPR, yang anggarannya juga dinilai tidak transparan.
• Kasus di Bagian Umum Sekretariat Daerah, yang disebut sebagai salah satu temuan besar namun belum ditindaklanjuti.

Zubair dengan tegas menyebut bahwa lemahnya penanganan kasus-kasus ini mencerminkan ketidakseriusan APH di Polewali Mandar. “Kami kecewa berat. olehnya itu kami akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional dalam waktu dekat ini,” tegasnya.

Langkah konkret sedang disiapkan oleh LKPA-RI bersama sejumlah aktivis dan NGO di Jakarta. Mereka berencana melaporkan langsung kasus ini ke Mabes Polri, Kejaksaan Agung, hingga Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. “Presiden telah berkomitmen menutup kebocoran anggaran negara. Kami akan memastikan janji ini terealisasi, termasuk di Polewali Mandar,” ujar Zubair.

Zubair berharap langkah ini dapat memberikan tekanan kepada APH untuk bertindak lebih serius. “Kami ingin keadilan, kami ingin kinerja yang nyata dari aparat penegak hukum,” tutupnya penuh optimisme.

Kasus ini menambah sorotan terhadap pengelolaan anggaran daerah di tahun politik. Polewali Mandar, yang kini terbebani utang besar, membutuhkan transparansi dan pengawasan ketat untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Masyarakat kini menanti tindakan nyata dari APH dan pemerintah pusat atas dugaan kebocoran anggaran ini. Akankah Polewali Mandar bangkit dari badai utang dan kebocoran anggaran? Waktu yang akan menjawab.

Editor : Huzair.zainal