POLEWALI.MANDAR, iNewsPolman.id – Proyek pembenahan plat duiker dan drainase yang digagas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menuai sorotan tajam setelah banjir masih terjadi di sejumlah titik dalam kota, meski anggaran yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah.
Genangan air bahkan masih muncul di beberapa lokasi yang telah mendapat intervensi pembangunan, sehingga memunculkan pertanyaan terkait efektivitas proyek tersebut dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diketahui mengerjakan empat titik plat duiker, masing-masing berada di perempatan Jalan Manunggal–Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Budi Utomo, Jalan Budaya, serta Jalan HOS Cokroaminoto di sekitar Gedung PKK Madatte.
Setiap paket pekerjaan dianggarkan sekitar Rp299 juta, dengan total keseluruhan mencapai kurang lebih Rp1,2 miliar. Salah satu titik pekerjaan di Jalan Budaya diketahui dikerjakan oleh CV Matakali Indah.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk pembangunan drainase pendukung di tiga segmen utama, yakni kawasan Jalan Cendrawasih hingga muara Pantai Langkogo, Alun-Alun Pekkabata hingga Jalan MR Muhammad Yamin, serta Jalan MR Supomo di sekitar SMAN 1 Polewali. Proyek drainase pendukung tersebut dikerjakan oleh CV Siuriyanna.
Secara keseluruhan, proyek pembenhan plat duiker dan drainase ini menelan anggaran sekitar Rp2,5 miliar. Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa banjir masih kerap terjadi, termasuk di titik-titik yang telah diperbaiki.
Ketua HMI Komisariat Tarbiyah dan Keguruan, Deby Akbar, menilai proyek tersebut belum menyentuh akar persoalan banjir.
Menurutnya, pendekatan yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum melihat persoalan drainase sebagai satu sistem utuh dari hulu hingga hilir.
“Kalau banjir masih terjadi di titik yang sudah diperbaiki, berarti ada yang tidak tepat. Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik, tetapi soal perencanaan yang benar-benar memahami kebutuhan lapangan,” tegas Deby.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang telah digunakan. Dengan dana sekitar Rp2,5 miliar, kata dia, masyarakat berhak mendapatkan hasil yang jelas dan berdampak nyata terhadap pengurangan banjir.
Deby mendorong pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan, kualitas pekerjaan, hingga pengawasan proyek agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat.
Ia menegaskan pentingnya transparansi teknis serta pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan banjir ke depan.
“Jangan sampai proyek hanya selesai di atas kertas, tetapi gagal secara fungsi. Kondisi hari ini menunjukkan banjir justru semakin parah, sehingga proyek ini belum bisa disebut sebagai solusi yang tuntas,” tutupnya.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
