POLEWALI MANDAR, iNewspolman.id – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui pelantikan dan rotasi sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) serta pejabat administrator (Eselon III).
Langkah ini dinilai strategis untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar, Pada Kamis (15/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Bupati Polman, H. Samsul Mahmud. Acara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, serta Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadhly.
Dalam sambutannya, Bupati Samsul Mahmud menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan ini merupakan bagian dari upaya penataan birokrasi agar lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran dan meningkatnya ekspektasi masyarakat.
“Pengisian jabatan dilakukan secara transparan dan objektif melalui tahapan seleksi, uji kompetensi, serta wawancara. Seluruh proses disaksikan langsung oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah,” ujar Samsul Mahmud.
Ia menegaskan tidak ada ruang bagi intervensi dalam proses pelantikan. Seluruh keputusan diambil berdasarkan kompetensi, rekam jejak kinerja, serta integritas masing-masing pejabat. Menurutnya, aparatur sipil negara dituntut bekerja konsisten, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil.
Bupati juga menekankan bahwa seluruh jabatan di level eselon II memiliki posisi yang setara secara strategis.
“Tidak ada jabatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Semuanya memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Samsul Mahmud mendorong penguatan kolaborasi lintas OPD. Ia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa dicapai secara sektoral, melainkan melalui sinergi seluruh perangkat daerah. Evaluasi kinerja, kata dia, akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan.
Daftar Rotasi dan Promosi Pejabat
Dalam pelantikan tersebut, sejumlah pejabat mengalami pergeseran jabatan, antara lain:
Asisten Sekretariat Daerah
- A. Mahdiana Djabar: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan → Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- Mujahidin: Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan → Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- I Nengah Tri Sumadana: Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP → Asisten Administrasi Umum
Staf Ahli Bupati & Sekretaris DPRD
- Muhammad Akbar: Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan → Sekretaris DPRD
- Aslinda Mariani: Sekretaris DPRD → Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
- Sri Harni: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & KB → Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- Aco Musaddad: Kepala Dinas Kominfo → Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan
Kepala Badan
- Buditomo Abdullah: Sekretaris DPRD → Kepala Bapperida
- Andi Chandra Sigit: Kepala Dinas Perindustrian dan UKM → Kepala BPBD
Kepala Dinas
- Agusnia Hasan Sulaefi → Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM
- Muhammad Nawir → Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
- Andi Himawan Jasir → Kepala Dinas Kominfo
- Alimuddin → Kepala Dinas PMD
- Andi Afandi → Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Perhubungan
- Moh. Jumadil → Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan
- Azwar Jasin → Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Mustaman → Kepala Dinas P3AP2KB
- Anita → Kepala Dinas Kesehatan
Jabatan Tetap
- Arifin Halim: Kepala Satpol PP
- Ahmad Killang: Kepala Dinas Pangan, Kelautan, dan Perikanan
- Husain Ismail: Kepala Dinas PUPR
Penyegaran birokrasi ini diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Polewali Mandar.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengisian jabatan.
Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Fahry Fadhly, dalam prosesi pelantikan menjadi sinyal dukungan legislatif terhadap langkah strategis pemerintah daerah.
DPRD menilai penyegaran birokrasi ini sebagai bagian penting dalam memperkuat kinerja OPD dan mendorong percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
