POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id —
Dugaan keberadaan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN) fiktif di lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mencuat dan memicu sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Wakil Ketua DPRD Polman yang juga Ketua DPC PKB Kabupaten Polewali Mandar, H. Amiruddin, mendesak pihak eksekutif segera membuka data lengkap seluruh tenaga non ASN.
Amiruddin menegaskan, langkah ini bukan tanpa alasan. DPRD Polman menerima banyak aspirasi masyarakat yang menyoal adanya pegawai non ASN dengan status dan aktivitas yang tidak jelas.
Menurutnya, DPRD tidak akan berhenti hanya pada pengumpulan data, tetapi juga siap melakukan pemantauan langsung di lapangan.
“Kita minta seluruh data non ASN, baik di kelurahan, kecamatan, hingga organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah itu, kami akan lakukan kroscek langsung untuk memastikan tidak ada tenaga non ASN fiktif,” ujar Amiruddin, Kamis (19/9/2025).
Politisi PKB yang vokal itu menegaskan, transparansi data menjadi kunci penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran.
“Jangan sampai ada nama yang terdaftar sebagai penerima gaji, tapi orangnya tidak pernah bekerja,” tegasnya.
Dugaan ini juga diperkuat oleh aktivis anti-korupsi, Maemunis. Ia mengungkapkan indikasi jumlah tenaga non ASN yang dinilai tidak wajar di beberapa kelurahan dan kecamatan.
“Informasi yang kami peroleh, ada kelurahan dan kecamatan dengan tenaga non ASN sampai 30 orang. Yang lebih parah, ada yang menerima gaji tetapi tidak pernah masuk kerja,” ungkapnya.
Merespons hal tersebut, DPRD Polman memastikan akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara serius.
Lembaga legislatif itu berkomitmen untuk memastikan tidak ada praktik manipulasi data maupun penyalahgunaan anggaran daerah yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Dengan sorotan publik yang semakin tajam, DPRD menekankan perlunya langkah cepat dari eksekutif untuk membuka dan mengklarifikasi data non ASN secara transparan.
Rilis berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, serta keterangan aktivis anti-korupsi, Maemunis.
Editor : Huzair.zainal
