POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Menjelang genapnya 100 hari kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami Masdar (Assami), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Polewali Mandar menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja awal pemerintah daerah yang dinilai belum menampakkan progres signifikan dalam realisasi program prioritas.
Ketua GMNI Cabang Polman, Andi Baraq, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu menunjukkan langkah nyata, khususnya dalam menyelesaikan persoalan sampah, banjir, dan ketersediaan air bersih—tiga isu yang sebelumnya dijanjikan menjadi fokus utama di awal masa jabatan Assami.
“Persoalan sampah masih menjadi masalah nyata. Sampai sekarang Polewali Mandar belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Ini seharusnya menjadi langkah strategis dalam penanganan sampah yang berkelanjutan,” ujar Andi Baraq kepada wartawan, Rabu (21/5/25).
Selain isu lingkungan, GMNI juga menyoroti lambannya penanganan masalah banjir. Menurut Andi, genangan air masih kerap terjadi bahkan di area strategis seperti kawasan sekitar Kantor Bupati Polman, meski hujan hanya turun dengan intensitas ringan.
“Ini menunjukkan belum adanya sistem drainase yang optimal, padahal banjir adalah masalah tahunan yang selalu menghantui masyarakat kota,” tegasnya.
Dalam hal pengawasan ekonomi lokal, GMNI mempertanyakan komitmen Pemkab dalam menertibkan keberadaan ritel modern.
Andi menyebut perlu ada evaluasi serius terhadap perizinan ritel agar tidak merugikan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) di daerah.
“Kami menagih janji Bupati dan Ketua DPRD yang pernah menyatakan akan menertibkan ritel modern. Jangan sampai mereka dibiarkan beroperasi secara ilegal atau memakai izin yang sudah tidak berlaku,” tambah Andi.
Lebih lanjut, GMNI Polman menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, agar program-program yang dijanjikan tidak berhenti pada tataran retorika belaka.
“Kami akan terus mengawal janji 100 hari kerja ini. Pemerintah harus sadar bahwa masyarakat menunggu bukti, bukan sekadar ucapan manis,” pungkas Andi.
GMNI Polewali Mandar menempatkan diri sebagai kelompok kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah. Kritikan ini merupakan bentuk aspirasi publik yang sah dan bagian dari proses demokrasi lokal.
iNewsPolman.id akan terus memantau perkembangan dan realisasi janji-janji politik Pemkab Polman, khususnya menyangkut isu publik yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
