Polewali Mandar, iNewsPolman.id – Surat Keputusan (SK) pengangkatan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amperak.
Ketua LSM Amperak, Arwin Hariyanto, secara terbuka mengkritisi terbitnya SK tersebut yang dinilai tidak sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, dan bahkan telah menjadi perhatian serius Gubernur Sulawesi Barat.
Dalam keterangannya kepada media pada Jumat (19/4/2025), Arwin menyebut bahwa terbitnya SK Pj Sekda Polman diduga bertentangan dengan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2018. Ia menilai, kondisi ini menunjukkan lemahnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkup Pemkab Polman.
“Ini mencerminkan bahwa orang-orang di sekitar Bupati hanya bekerja sebatas ABS alias ‘Asal Bos Senang’. Padahal Bupati saat ini memang baru, namun itu bukan alasan untuk mengabaikan mekanisme yang seharusnya ditempuh secara profesional dan sesuai regulasi,” tegas Arwin.
Lebih lanjut, ia menyarankan agar Bupati Polman lebih aktif melakukan konsultasi dan koordinasi dengan jajaran di bawahnya. Menurutnya, harmonisasi antara keinginan kepala daerah dan aturan yang berlaku merupakan kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Orang-orang di sekeliling Bupati harusnya mampu menyelaraskan kehendak pimpinan dengan regulasi, bukan malah menjebak dalam keputusan yang menyalahi aturan,” ujarnya.
Arwin juga menyayangkan jika kisruh SK Pj Sekda Polman justru menjadi buah bibir di kalangan elit pemerintahan provinsi, termasuk Gubernur Sulbar sendiri.
“Ini sudah jadi perhatian Gubernur. Jangan sampai hanya karena Pemkab Polman yang keliru, orang luar beranggapan bahwa seluruh masyarakat Polman ikut bodoh. Ini sangat memalukan,” tandasnya.
Tak hanya soal Pj Sekda, Arwin juga mendesak agar Bupati segera mengisi kekosongan jabatan penting di level kepala dinas dan kepala bidang.
Jika memungkinkan secara hukum dan teknis, ia meminta agar proses lelang jabatan segera dilakukan secara terbuka dan profesional.
“Banyak posisi strategis yang kosong. Masyarakat berharap agar Bupati berani melakukan lelang jabatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan,” kata dia.
Dalam kritik yang lebih luas, Arwin menilai bahwa sejauh ini kebijakan dan kinerja Bupati Polman masih belum sesuai harapan masyarakat. Salah satu isu yang ia soroti adalah penanganan persoalan sampah yang dinilai belum optimal.
“Yang kita lihat, harapan masyarakat terhadap kinerja Bupati, terutama soal kebijakan pro-rakyat, masih jauh dari ekspektasi. Masalah sampah salah satu buktinya. Kita berharap, Beliau bisa menempatkan diri sebagai Bupati, bukan sebagai pengusaha. Karena dampak setiap kebijakan itu pasti kembali ke masyarakat,” pungkas Arwin Hariyanto.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
