MAMASA, iNewsPolman.com – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa Bersatu bersama sejumlah kepala desa, perangkat desa, dan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Mamasa, Rabu (22/1/2025).
Puncak aksi tersebut ditandai dengan penyegelan kantor Bupati Mamasa dan kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai bentuk protes atas lambannya penyelesaian sejumlah persoalan oleh pemerintah daerah.
Aksi dimulai dengan orasi yang lantang di pelataran kantor bupati. Massa mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap pemerintah daerah yang dinilai abai dalam menyelesaikan isu-isu krusial.
Tak hanya itu, massa mendirikan tenda di halaman kantor bupati sebagai simbol perlawanan dan bentuk desakan agar tuntutan mereka segera dipenuhi.
Koordinator lapangan aksi, Andi Sulkifli, menyebutkan tiga tuntutan utama yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut:
- Pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap): Massa menuntut realisasi pembayaran penghasilan tetap aparat desa yang hingga kini belum dibayarkan.
- Tunggakan BPJS: Pemerintah daerah didesak untuk segera melunasi tunggakan pembayaran klaim BPJS yang mencapai 21.000 peserta.
- Pengangkatan Pegawai R2 dan R3: Massa meminta pemerintah memastikan pegawai kategori R2 dan R3 menjadi pegawai penuh waktu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Selain itu, massa mempertanyakan alokasi anggaran sebesar Rp32 miliar yang diambil oleh pemerintah daerah pada awal masa pemerintahan Penjabat (Pj) Bupati Mamasa, Dr. Muh. Zain.
"Sampai saat ini, tidak ada kejelasan mengenai penggunaan anggaran tersebut. Kami menuntut transparansi," tegas Andi Sulkifli dalam orasinya.
Hingga sore hari, massa tetap bertahan di lokasi aksi. Bahkan, mereka berencana bermalam di halaman kantor bupati sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah.
“Kami tidak akan mundur sebelum ada jawaban konkret atas tuntutan kami,” kata salah seorang peserta aksi.
Pantauan di lokasi menunjukkan aksi berjalan tertib meski berlangsung dengan tensi tinggi. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera menanggapi aspirasi masyarakat.
Lambannya respons terhadap tuntutan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dapat memicu ketidakpercayaan publik yang lebih besar.
Publik kini menanti langkah nyata dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi keluhan utama.
Kejelasan mengenai pengelolaan anggaran hingga perbaikan sistem pelayanan publik diharapkan menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
