Mamuju, iNewsPolman.id – Polemik pengadaan seragam Linmas yang menyeret Penjabat (Pj.) Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima, kian memanas. Dugaan penyalahgunaan wewenang dan manipulasi informasi menghiasi sorotan publik setelah pengusaha konveksi, Ekaveri Valdianto, melaporkan kasus ini ke Polda Sulawesi Barat pada (9/12/2024).
Sebagai pemilik CV Karya Paloh, Ekaveri menuding Pj. Bupati Polman memesan seragam Linmas secara langsung untuk dihibahkan kepada KPUD Polman sebagai dukungan pelaksanaan Pemilu 2024. Namun, belakangan terungkap bahwa proyek tersebut tidak didukung anggaran dari APBD karena tak pernah direncanakan atau dibahas bersama DPRD.
Lebih parah lagi, muncul dugaan pengalihan tanggung jawab pembayaran melalui Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2024.
Langkah ini mendapat kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk aktivis dan pemerhati anggaran, karena dinilai melanggar aturan, mengingat pengadaan tersebut juga tak tercantum dalam APBDesa.
Tidak berhenti di situ, pernyataan Pj. Bupati Ilham yang mengklaim adanya persetujuan DPRD Polman dan BPK RI atas pengadaan seragam ini semakin memperkeruh keadaan.
Pasalnya, baik DPRD maupun BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat secara tegas membantah klaim tersebut, menimbulkan tanda tanya besar terhadap kredibilitas informasi yang disampaikan.
Pada awalnya, pengadaan seragam Linmas dipromosikan sebagai langkah inovatif dan prestisius, menjadikan Polman sebagai satu-satunya kabupaten di Sulawesi Barat dengan seragam khusus Linmas untuk Pemilu.
Namun, kini proyek itu berubah menjadi boomerang, menyeret nama baik pemerintah daerah ke pusaran kritik publik.
Sebagai bentuk kekecewaan, sejumlah tokoh masyarakat meminta agar kasus ini diusut tuntas. "Jika benar ada pelanggaran, ini bukan hanya soal uang rakyat, tetapi juga soal kepercayaan yang telah dilanggar," ujar salah satu aktivis.
Langkah hukum yang ditempuh Ekaveri menjadi ujian bagi integritas penegakan hukum. Apakah laporan ini akan membuka tabir manipulasi anggaran lainnya atau justru mengembalikan kepercayaan publik?
Kini Publik berharap aparat penegak hukum bertindak transparan dan tegas dalam mengusut kasus ini.
Dalam sebuah demokrasi, transparansi adalah syarat mutlak. Tanpa itu, pengelolaan anggaran publik hanya menjadi ladang subur bagi kecurangan.
Pemerintah daerah harus menyadari, bahwa tata kelola yang profesional adalah kunci membangun kepercayaan.
Polemik ini bukan hanya soal seragam Linmas, tetapi juga pelajaran penting tentang urgensi akuntabilitas pejabat publik.
Publik menunggu jawaban atas pertanyaan besar: akankah kasus ini menjadi contoh buruk pengelolaan anggaran, atau justru titik balik menuju pemerintahan yang lebih bersih?
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
