POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Dalam upaya mengendalikan inflasi serta memastikan kesejahteraan masyarakat, Polres Polman melalui Kasat Intelkam AKP Dede Iskandar Dinata, mewakili Kapolres Polman AKBP Anjar Purwoko, turut hadir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar di Aula Sipamandaq Balitbangren, Senin (9/12/2024).
Rapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Polman tersebut juga dirangkaikan dengan sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Sekda Kabupaten Polman I Nengah Tri Sumadana, Asisten Perekonomian Sukirman, SH, serta perwakilan dari sejumlah dinas dan instansi terkait.
Dalam rapat tersebut, dibahas langkah-langkah strategis untuk menekan laju inflasi yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang tahun 2025.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya sinergi antara instansi pemerintah, sektor swasta, dan lembaga hukum untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.
Peran aktif Bulog, Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan juga ditekankan dalam upaya menjaga pasokan serta distribusi kebutuhan pokok agar tetap terjangkau di tengah potensi gejolak ekonomi.
Fokus lain dalam kegiatan ini adalah sosialisasi kebijakan Upah Minimum Tahun 2025. Langkah ini tidak hanya dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja, tetapi juga untuk memberikan dorongan pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan hidup layak bagi pekerja dan keberlanjutan usaha bagi pelaku industri.
Kasat Intelkam AKP Dede Iskandar Dinata, mewakili Kapolres Polman, menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menciptakan kondisi ekonomi yang stabil.
“Kita semua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga stabilitas ekonomi, baik dari sisi pengendalian inflasi maupun pelaksanaan kebijakan upah minimum yang adil dan merata,” ungkapnya.
Rapat ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan demi menjamin kesejahteraan masyarakat Polman.
Pemerintah daerah optimistis bahwa langkah-langkah yang dibahas akan memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan ekonomi di wilayah tersebut.
Kebijakan pengendalian inflasi dan upah minimum 2025 ini bukan hanya langkah administratif, tetapi juga bentuk komitmen nyata untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Polman.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
