POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id – Pimpinan Umum LSM Lintas Pemburu Keadilan, Robert Pariakan, melontarkan penolakan keras terhadap rencana pembangunan pengolahan sampah di tengah kota yang digagas oleh Pejabat Bupati (Pj) Polewali Mandar. Ia bahkan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi jika proyek tersebut tetap dipaksakan. Senin, (14/10/24)
Keputusan ini muncul setelah rapat bersama di Kantor Penyulu Pertanian yang di hadiri Wakil Ketua DPRD Polam, H.Amiruddin SH, yang turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekkab) Polewali Mandar, Nengah Tri Sumadana, pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta penyuluh pertanian.
Namun, rapat tersebut berakhir buntu tanpa kesepakatan, dengan mayoritas peserta menyuarakan penolakan. Robert menilai rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di pusat kota sebagai kebijakan yang tidak tepat.
“Tidak elok menempatkan pengolahan sampah di area pusat pemerintahan dan layanan publik,” tegasnya.
Lokasi yang direncanakan berada sangat dekat dengan kantor Polres Polman, perumahan dan asrama pejabat Polres, Masjid Polres, kantor BPJS, rumah sakit, hingga sekolah SMA 2 dan SMK 1. Selain itu, posisi tersebut juga berdampingan dengan UPTD Pertanian dan kantor DLHK sendiri.
"Bagaimana para pegawai bisa bekerja dengan nyaman jika fasilitas pengolahan sampah beroperasi di sana? Logika berpikir Pj Bupati Polman ini di mana?" sindir Robert.
Robert menegaskan bahwa LSM Lintas Pemburu Keadilan yang dipimpinnya akan memobilisasi aksi massa jika proyek tersebut tetap dilanjutkan.
“Kami tidak akan tinggal diam jika kenyamanan masyarakat dan lingkungan sekitar diabaikan,” tambahnya dengan nada tegas.
Proyek pengolahan sampah terpadu ini awalnya dimaksudkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Polman.
Namun, penolakan dari berbagai pihak membuat realisasinya terganjal. Hingga saat ini, belum ada titik terang terkait langkah selanjutnya dari pemerintah daerah.
Robert dan para peserta rapat mendesak agar pemerintah mencari alternatif lokasi yang lebih jauh dari pusat kota demi menjaga kenyamanan dan ketertiban publik. "Kami siap turun ke jalan jika suara masyarakat tidak didengar," tutup Robert.
Dengan situasi yang memanas, publik menanti langkah tegas dari pemerintah daerah untuk meredam ketegangan dan mencari solusi terbaik. Apakah pemerintah akan mengalah atau tetap melanjutkan proyek kontroversial ini?
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
