Aksi Unjuk Rasa LSM Polewali Mandar, Tuntut Pemerintah Tertibkan Pendataan PIP yang Tidak Prosedural

POLEWALI MANDAR, InewsPolman.id - Program Indonesia Pintar (PIP) kembali mendapat sorotan tajam dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali Mandar. Ketua LSM LKPA RI, Zubair, bersama LPKPK Abdul Malik dan LPA, Agussalam, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Polman pada Kamis siang. (19/9/24)

Massa aksi menuntut agar pemerintah menertibkan pendataan PIP yang dianggap tidak prosedural dan diduga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Dalam orasinya, Abdul Malik menuding kuat bahwa Program Indonesia Pintar telah dipolitisasi. “Kami menemukan fakta di lapangan bahwa ada anak-anak pejabat dan ASN yang masuk dalam daftar penerima bantuan PIP. Ini adalah program yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan rentan miskin, bukan untuk mereka yang mampu,” tegas Abdul Malik.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh Agus Salam, Ketua LPA, yang menyampaikan bahwa pihaknya memperoleh data dari beberapa sekolah di Polewali Mandar. Ia menuding adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota DPR RI, Ratih Megasari Singkarru.

"Kami memiliki informasi bahwa pendataan PIP dilakukan di Hotel milik Ratih. Ini jelas keliru meskipun program ini adalah bagian dari aspirasi, namun prosedurnya sangat tidak sesuai. Bahkan, anak seorang Sekretaris Daerah dan beberapa anak ASN lainnya juga menerima bantuan tersebut," ungkap Agus Salam.

Dalam tuntutannya, Agus Salam meminta agar pemerintah segera menutup dan menghentikan pendataan yang dianggap ilegal tersebut. “Jika ini tidak dihentikan, kami akan menggelar aksi lebih besar,” ancamnya.

Zubair, koordinator lapangan, menjelaskan bahwa gerakan ini muncul atas dasar aduan masyarakat terkait dugaan penyimpangan PIP oleh Ratih Megasari Singkarru hingga adanya potongan yang diterimah oleh penerima mampaat.  

"Kami hari ini turun dengan jumlah massa terbatas, karena kami sangat menghormati Kapolres Polman yang tengah melakukan persiapan dan pembenahan personil terkait pengamanan Pilkada. Namun, jika tuntutan kami tidak diakomodir, dan di anggap receh maka kami berjanji akan melakukan aksi yang lebih besar bersama gabungan mahasiswa dan LSM lainnya," tegas Zubair.

Aksi yang berlangsung damai ini berupaya menekan pemerintah daerah agar bertindak tegas terhadap dugaan penyalahgunaan PIP. Para demonstran berharap, pemerintah segera menertibkan dan mengevaluasi proses pendataan bantuan tersebut, agar sesuai dengan tujuan awalnya, yakni membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Dengan Pilkada yang semakin dekat, isu PIP ini semakin menyedot perhatian publik, dan berbagai pihak kini menunggu langkah nyata dari pemerintah dalam merespons tuntutan ini. Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari Rati Megasari singkarru

Editor : Huzair.zainal