POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id - Aliansi Pemuda Polewali Mandar bersatu gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Polman, Jl Muh Yamin, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Selasa (30/4/2024).
Sebelum mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Polman ( Kejari) massa berorasi di perampatan lampu merah Lapangan Pancasila.
Dalam aksinya ini aliansi Pemuda Polewali Mandar membawa dua tuntutan soal indikasi adanya tindakan pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RSUD Hajja Andi Depu.
Massa yang menemui pihak kejalsaan meminta kepada penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejari Polman untuk turun tangan menelusuri indikasi ini.
Dari pantauan media, dimana massa aksi selain melakukan orasi juga membakar ban bekas di ruas jalan Trans Barat Sulawesi.
Suasana di ruas jalan Perampatan Lampu Merah saat Aksi unjuk rasa Kasus pengadaan Alkes.dikawal ketat Polisi .
Sembari membentangkan sejumlah spanduk seruan aksi tertulis adanya mafia alat kesehatan (Alkes) di rumah sakit Hajja Andi Depu.
"Tuntutan kami yakni pengadaan alat kesehatan di rumah sakit daerah Hajja Andi Depu, ya indikasinya mark up anggaran," terang koordinator aksi, Muhammad Asrulharapa kepada wartawan.
Dia menjelaskan pengadaan alkes di RSUD Hajja Andi Depu Polman dianggap tidak sesuai.
Adanya mark up atau pembengkakan harga anggaran biaya pengadaan alkes 2022 dan 2023 lalu.
Asrulharapa juga menyebut pengadaan alkes 2024 yang sedang berjalan, ada indikasi pembengkakan biaya anggaran.
"Berdasarkan data-data yang kami temukan, data ini juga kami serahkan ke Kejari Polman sebagai petunjuk awal," lanjutnya.
Disebutkan data yang dikumpulkan itu memuat jumlah anggaran biaya pengadaan alkes, diserahkan ke penyidik Kejari Polman.
Aliansi Pemuda Polman bersatu akan mengawal dugaan korupsi ini sampai mendapat titik terang.
Asrulharapa menegaskan akan kembali turun demo jika tidak ada tindakan nyata dari penyidik.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Polman Farid menyambut baik adanya aksi dan penyampaian dugaan korupsi ini.
Farid mengatakan pelaksanaan anggaran yang ada di rumah sakit di tahun 2022 dan 2023 akan diselidiki.
"Itu informasi yang bagus buat kami, dalam waktu dekat pasti kami akan tindak lanjuti," terang Farid usai menerima massa aksi.
Ia menyebut akan mengawal anggaran pengadaan alat kesehatan yang sedang berjalan di 2024 ini.
Sesuai dengan tuntutan massa aksi, agar tidak terjadi indikasi perbuatan korupsi didalamnya.
Editor : Huzair.zainal
Artikel Terkait
