Bupati Polman Bantah 'Daftar dari Atas', LKPA Bongkar Dugaan Oligarki Proyek di Balik Layar!

POLEWALI MANDAR, iNewsPolman.id — Dugaan praktik kotor dalam pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kembali mencuat dan menyulut polemik publik. Nama Makmur, Bendahara DPC Golkar Polman, mendadak jadi sorotan setelah disebut-sebut terlibat dalam "daftar dari atas" yang menentukan rekanan pelaksana proyek di sejumlah OPD.
Menanggapi hal itu, Bupati Polman H. Samsul Mahmud angkat bicara tegas usai Rapat Paripurna di DPRD Polman, Pada kamis 31 juli 2025.
Ia membantah keras keterlibatannya dan menuding ada pihak yang mencatut namanya demi kepentingan pribadi.
"Tidak ada itu. Saya tidak pernah menunjuk atau mengarahkan siapa pun. Semua masyarakat boleh ikut bersaing asalkan sesuai aturan. Nama saya bisa saja dicatut, sama seperti nama siapa saja," ujar Bupati Samsul, serius.
Namun, Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI) menyangsikan klaim Bupati. Kita lihat saja hasil realisasi proyek. Jum’at, (1/8/25)
"Nanti kita lihat, apakah yang dekat dengan Bupati tidak dapat proyek, atau justru mendominasi semua—baik yang PL maupun lelang. Jangan cuma omon doang!" cetusnya tajam.
Dugaan ini makin diperkuat oleh temuan lapangan LKPA yang mengarah pada pola oligarki proyek.
Seorang pejabat di DKP Polman bahkan menyebut, “Kami hanya jalankan arahan dan kami tidak bisa berbuat banyak, Sudahmi ketemu Makmur atau….?”
Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang mengatur lalu lintas proyek daerah? Apakah ini sekadar praktik lama yang dibiarkan atau justru bagian dari sistem yang dilanggengkan?
Di tengah sorotan publik soal transparansi dan akuntabilitas anggaran, pengakuan Bupati semestinya menjadi pintu masuk bagi aparat hukum untuk mengusut tuntas siapa yang bermain di balik anggaran rakyat.
Kini publik menunggu: apakah hukum akan bergerak, atau 'daftar dari atas' akan tetap jadi misteri abadi di balik proyek daerah di polman?
Editor : Huzair.zainal